11.969 Peserta PBI JK Bengkulu Selatan Nonaktif, BPJS dan Pemda Gelar Verifikasi

KOTA MANNA, BENGKULUEKSPRESS.COM – Sebanyak 11.969 warga Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) kini berstatus nonaktif. Hal ini terungkap dalam sosialisasi lintas instansi yang digelar BPJS Kesehatan bersama Dinas Sosial dan BPS di Kantor KPPN Manna, Rabu (25/2).

Penonaktifan massal ini merupakan dampak dari Surat Keputusan (SK) terbaru Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan bergerak cepat untuk melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data di lapangan.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan, Erwin Yulezar, menjelaskan bahwa koordinasi bersama Dinsos dan BPS bertujuan untuk memastikan keakuratan data agar warga yang benar-benar layak tetap mendapatkan hak jaminan kesehatannya.

“Data 11.969 peserta ini berasal dari SK Kemensos. Kami melakukan sosialisasi untuk menyiapkan langkah verifikasi agar masyarakat yang masih memenuhi syarat bisa diusulkan kembali masuk ke dalam sistem,” jelas Erwin.

BPJS Kesehatan menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam proses ini karena aparat desa paling memahami kondisi ekonomi riil warganya. Senada dengan hal itu, Kepala BPS Bengkulu Selatan, Mohammad Fathan Romdhoni, menyatakan kesiapan pihaknya untuk melakukan validasi berbasis kondisi faktual.

BACA JUGA:Jaksa Buru Alat Bukti Baru, DPRD Desak Investigasi Lapangan Terkait Dugaan Kebun Sawit Ilegal di HPT Bukit Rab

BACA JUGA:Cegah Balap Liar dan Perang Sarung, Kapolres Bengkulu Selatan Pimpin Patroli Skala Besar

“Jika hasil verifikasi lapangan menunjukkan peserta tersebut memang layak, terutama bagi penderita penyakit kronis atau warga ekonomi rentan, maka akan diusulkan aktif kembali melalui mekanisme resmi,” ujar Fathan.

Kepala Dinas Sosial Bengkulu Selatan, Hen Yepi, memastikan tindak lanjut persoalan ini akan dilakukan secara terstruktur. Tahap awal akan dimulai dengan bimbingan teknis (Bimtek) bagi operator aplikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kami akan mulai dengan pelatihan operator minggu depan. Untuk tim lapangan, verifikasi dan validasi secara menyeluruh akan dilaksanakan setelah Lebaran agar data yang dihasilkan benar-benar akurat dan tepat sasaran,” pungkas Hen Yepi.(**)

Sumber: