Helmi: Pemerintah Tak Mungkin Korbankan Rakyat

Kamis 08-09-2016,09:30 WIB
Reporter : redaksi
Editor : redaksi

PLTU Solusi Terbaik Krisis Listrik

BENGKULU, BE - Walikota Bengkulu H Helmi Hasan, angkat bicara mengenai polemik penolakan atas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Teluk Sepang. Menurutnya, masyarakat perlu diberikan pemahaman secara mendalam, sebab pada dasarnya PLTU tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar listrik di Kota Bengkulu tak lagi menjadi masalah.

\"Kita harus mendudukan agar masyarakat memahami. Coba lihat, hampir tiap hari kita mati lampu. Nah itukan persoalan pemerintah, jadi harus berbuat sesuatu. Tapi kalau gak boleh terus bagaimana?,\" ungkap Helmi.

Lanjutnya, apalagi pihak PLN sudah angkat tangan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat ditambah lagi dengan kekurangannya listrik maka berdampak juga dalam pendistribusian saluran PDAM ke rumah-rumah masyarakat Kota

Bengkulu. Oleh sebab itu, langkah yang dilakukan adalah melibatkan pihak swasta untuk membantu menuntaskan persoalan tersebut. \"Kita tahu listrik kita kekurangan, maka saya pikir ini solusi baik,\" tukasnya.

Menurut Politisi PAN ini, dalam upaya apapun yang dilakukan, pemerintah tidak mau menjadikan masyarakat sebagai korban dari pembangunan itu. Namun dirinya juga tidak menyepakati jika penolakan tersebut hanya dipicu dari hasutan-hasutan dari pihak-pihak yang memang sengaja menimbulkan polemik.

\"Bukan begitu caranya, kalau hanya pandangan-pandangan satu dua orang yang mengatakan itu bahaya dan sebagainya, bisa kacau kita. Persoalannya kalau ada indikasi yang bisa menganggu alam dan lain-lain saya pikir solusinya bertemu,\" bebernya.

Namun dalam hal ini, bukan berarti pemerintah tidak pro terhadap rakyat, hanya saja ketika timbul kekhawatiran ditengah masyarakat, maka lakukanlah dengan cara yang baik dan benar secara resmi. Yaitu dengan melakukan duduk bersama untuk musyawarah mufakat dengan pihak terkait seperti para ahli, PLTU, pemda kota dan provinsi sehingga penyampaian tersebut dapat secara jelas, sehingga pemerintah bisa menentukan kebijakan yang tepat untuk merespon keluhan masyarakat.

\"Masukkan surat resmi ke pemda kota, saya akan respon cepat. Kalau ada orang ahli yang mengakui keahliannya bahwa itu berbahaya dan sebagainya, maka saya akan halangi untuk tidak dibangun PLTU itu, tapi kalau hanya opini maka keahliannya harus ada,\" pungkas Helmi.(805)

Tags :
Kategori :

Terkait