“Sebelumnya jelas diberikan sanksi teguran tertulis untuk tidak mengulangi terdiri dari berbagai SKPD di lingkungan pemda Seluma terkecuali guru,” tegas Asisten III Pemerintah Kabupaten Seluma Drs Muhpian A kepada BE, kemarin (17/7).
Para PNS yang dilaporkan tersebut tersebar di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) termasuk juga di lingkungan tenaga kesehatan yang berada di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan kelurahan, serta kecamatan.
Mereka diantaranya 5 orang bertugas di Sekretariat Pemda Seluma, Kecamatan Seluma Barat 2 orang, Seluma Kota 1 orang, Talo Kecil 4 orang dan Puskesmas Pembantu (pustu) Babatan sebanyak 1 orang, Satpol PP 2 orang, serta di beberapa SKPD lainnya. Nama-nama mereka telah disampaikan ke Wakil Bupati Seluma untuk ditindaklanjuti, sebelum disampaikan Kemen-PAN RB.
“Laporan ini telah disampaikan ke meja wakil Bupati Seluma dan segera ditindaklanjuti Kemen-PAN,” ujar Muhpian.
Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawiaan Daerah(BKD), Drs H Supardi MSi, membenarkan sebanyak 22 PNS tidak ngantor di hari pertama masuk kerja beberapa waktu lalu. Menurutnya, sejumlah PNS ini telah mendapatkan sanksi teguran tertulis agar untuk tidak mengulangi kembali. Namun belakangan diketahui jika Kemen-PAN meminta hasil sidak dihari pertama ngantor tersebut dengan menyertakan nama dan SKPD yang bersangkutan.
Termasuk menyampaikan blangko agar di isi oleh BKD sebelum dikirimkan ke Kemen-PAN. “Blanko tersebut di isi terlebih dahulu dan baru disampaikan sebagai permintaan Kemen-PAN,\" katanya. Diketahui, hari pertama masuk kerja beberapa waktu lalu, Bupati Seluma H Bundra Jaya SH MH; Wabup Seluma,
Suparto MSi; serta Sekda Seluma, Irihadi MSi berbagi tugas. Mereka melakukan pemeriksaan langsung kehadiran PNS di lingkungan Pemkab Seluma.(333)