BENGKULU, BE - Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah meminta Pemerintah Kabupaten dan Kota segera menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013. Sehingga penggunaan anggaran bisa dilakukan secara serentak dan tercapai target program tahun 2013 tepat waktu. \"Pak Gubernur berharap pembahasan APBD di Kabupaten/Kota secepatnya diselesaikan, sehingga cepat di evaluasi di tingkat provinsi,\" kata Kepala Bappeda Provinsi, Ir Edi Waluyo SH MH.
Ia mengatakan, selama ini yang sudah selesai baru Kabupaten Kaur. Sehingga 9 kabupaten dan kota yang belum menyelesaikan pembahasan APBD, diminta cepatnya menyelesaikan. \"Triwulan pertama diharapkan APBD sudah terserap,\" katanya.
Ia mengatakan pembelajaan APBD dan APBN di tingkat provinsi diyakini bisa mencapai target karena pembahasan APBD dan DIPA APBN serentak turun pada akhir bulan Desember 2012 lalu dan bulan ini sudah bisa dilakukan realisasi anggaran khususnya belanja barang dan jasa. Sedangkan kegiatan fisik harus melalui tender dan diperkirakan bulan Maret sudah mulai berjalan. Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi anggaranya dari pusat mengalami kenaikan yang segnifikan sehingga diharapkan bisa bersamaan dikerjakan baik melaui dana APBD maupun APBN.
Sehingga tidak lagi saling menunggu berapa dana diterima dari pusat maupun dari APBD, sebab DIPA dari pusat sudah dibagikan tanggal 17 Desember 2012 lalu ke pemerintah kabupaten/kota tinggal menunggu anggaran dari APBD lagi. \"Bulan Januari ini harusnya sudah bisa dimulai terkait dengan pencapaian target pengentasan kemiskinan, dan diharapkan ada pergerakan ekonomi naik dari 6,4 persen menjadi 6,5 persen di tahun ini,\" katanya.
Ditambahkan Edi Waluyo jika pembahasan APBD bisa cepat maka proyek-proyek yang ada kaitannya dengan Pemkab bisa berjalan bulan ini dan pengerjaan fisik sudah bisa dimulai bulan Maret karena masa waktu lelang selama 45 hari dan ditambah waktu sanggahan selama 2 minggu. \"Kalau tahun kemarin semua SKPD berlomba-lomba mengerjakan kegiatan di akhir tahun sehingga kerepotan dalam menyusun laporan dan kualitas pekerjanya juga dipertanyakan,\" tegasnya. (100)