Laporan Bando Buktikan Adanya Jual-Beli Partai

BENGKULU, BE - Laporan mantan bakal calon Gubernur Bengkulu, Bando Amin C Kader ke Polda Bengkulu beberapa hari lalu yang mengaku mengalami kerugian mencapai Rp 6,6 miliar untuk mendapatkan partai membuktikan bahwa jual-beli partai sebagai syarat maju Pilkada benarnya adanya. Pengamat Politik Universitas Bengkulu, Drs Azhar Marwan MSi mengungkapkan, selama ini masyarakat sudah mengetahui bahwa untuk mendapatkan partai politik sebagai syarat pencalonan kepala daerah baru sebatas prediksi dan dugaan. Sebab, untuk membuktikanya ada transaksi itu terbilang sulit karena yang mengetahuinya adalah pengurus inti partai dengan orang yang menyerahkan uang. \"Kasus jual beli perahu ini sebenarnya bukan hanya terjadi sekarang, tapi sudah ada sejak Indonesia menggelar pemilihan langsung. Hanya saja bahasanya berbeda-beda, ada yang mengatakan biaya operasional partai, ada pula yang mengatakan biaya administrasi dan lainnya. Yang jelas semua biaya itu adalah untuk membeli perahu,\" papar Azhar kepada BE. Kasus Bando dan Okto yang terlibat dalam perseteruan seperti yang mencuat beberapa hari belakangan ini, lanjutnya, akan membuka semua permainan politik di Bengkulu hingga nasional atau pengurus pusat. Sebab, untuk mendapatkan partai untuk maju Pilgub, kandidat bukan hanya bernegosiasi dengan pengurus daerah, melainkan juga berhubungan dengan pengurus pusat. \"Saya yakin Pak Bando Amin dan Okto akan buka-bukaan, sehingga rahasia umum yang selama ini disimpan rapi akan terbuka selebar-lebarnya. Karena mereka pasti akan menyebutkan partai apa saja yang dilobinya dengan uang yang cukup fantastis itu,\" jelasnya. Disisi lain, pengurus partai politk yang pernah ditawari juga harus bersiap-siap, karena masalah tersebut akan menggelinding, terlebih dalam debat publik Cagub beberapa waktu ada salah satu calon gubernur dia sama sekali tidak membeli partai. \"Nanti pernyataan itu akan terbantahkan. Logikanya, dengan uang yang cukup besar itu saja tidak mendapatkan partai, sehingga bisa dibayangkan berapa kira-kira harga partai tersebut,\" ujarnya. Menurut Dosen senior Fisip Unib ini, masalah jual-beli partai tidak akan pernah habis sepanjang partai itu sendiri melakukan reformasi yakni partai mencari orang untuk diusung, bukan orang yang mencari partai. Kenyataan selama ini adalah orang yang mencari partai, sehingga partai mematok harganya. \"Masalah ini baru akan hilang bila partai yang mencari orang untuk diusung sebagai calon kepala daerah atau wakilnya. Sebab, ketika partai yang mencari orang, yang dilihatnya bukan konpensasinya, melainkan peluang menang orang tersebut. Bahkan partai yang akan mengeluar biaya. Namun yang terjadi di negeri kita ini kebalikannya, orang berani bayar berapa pun asal mendapatkan dukungan dari partai yang diincarnya. Ini akan menjadi malapetaka bila penyelenggara partai politik tidak mau berbenah diri,\" kritiknya.(400)