Penanganan Gangguan & Konflik Perkebunan

BENGKULU, BE - Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu  melaksanakan Pertemuan Koordinasi tentang Penanganan Gangguan dan Konflik Perkebunan.  Narasumber yang datang yaitu  Ir. M Akhmad yang mewakili  Kepala  Dinas Perkebunan Provinsi Bengkulu, Alfi Litamsi, Kabid Sengketa Penanganan Perkara  dan AKBP Djoko Lestari  Kasubid Tipidter. \"Perkebunan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, antara lain dari aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek ekologis.  Namun dalam pelaksanaan usaha perkebunan mengalami hambatan.Diantaranya masalah gangguan usaha perkebunan yang selalu meningkat jumlahnya beberapa tahun belakangan ini sehingga harus mendapat perhatian serius,\" ujar Akhmad dalam kata sambutannya di Hotel Rafles City kemarin, (18/11). Menurutnya, adanya kasus konflik atau gangguan usaha perkebunan yang berkepanjangan dapat menghambat pengembangan program pembangunan perkebunan. \"Saat ini diindikasikan pemicu konflik atau gangguan usaha perkebunan antara lain disebabkan tuntutan masyarakat untuk pengembalian lahan seperti lahan adat, adanya lahan lahan masyarakat yang digarap perusahaan tanpa prosedur yang benar,\" ujarnya. Sementara itu Alfi Litamsi menuturkan, permasalahan  dalam usaha perkebunan itu semakin tahun semakin meningkat  menurut hasil rekapitulasi kasus yang terjadi. Bengkulu  belum termasuk yang memiliki data  kasus yang terbanyak dalam penanganan gangguan usaha perkebunan dan konflik perkebunan.   tetapi diuraikannya, bahwa itu semua perlu pihak intansi untuk bekerjasama menaggulangi mencegag gangguan konflik perkebunan itu. \"oleh karena itu Gangguan usaha perkebunan dapat di minimalisasi apabila semua pihak baik pemangku kewenagan ,pembina pengawas dan para pihak yang bertikai dapat memahami dan mau secara sungguh-sungguh mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan,\"tandas Alfi. Hal yang sama juga di sampaikan djoko Lestari, Dia  memaparkan agar  berupaya meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi tepat guna sehingga mampu memberikan petunjuk dan pembinaan kepada pelaku usaha perkebunan antara lain cara pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB).   \"Serta diharapkan dapat mendeteksi adanya hotspot (titik api) yang timbul dengan menggunakan citra satelit,\" pungkasnya. (cw1)