Pelindo Tak Hormati Gubernur

BENGKULU, BE - Pernyataan Direksi PT Pelindo pusat, Dede Martin yang menyebutkan bahwa pihaknya tidak akan mengurus izin bongkar muat ke Pemerintah Provinsi Bengkulu karena sudah mendapatkan izin dari Menteri Perhubungan, menimbulkan kesan bahwa Pelindo sama sekali tidak menganggap adanya gubernur sebagai kepala daerah di Provinsi Bengkulu. Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamasyah saat diwawancarai kemarin, mengaku cara komunikasi yang dibangun Pelindo seperti itu kurang bagus. Karena Pelindo hanya mengoperasikan pelabuhan Pulau Baai, sedangkan pelabuhan tersebut tetap milik Pemerintah Provinsi Bengkulu. \"Kalau benar izinnya itu dari  kementerian sudah ada dan Pelindo tetap meyakini izin itu benar, berarti Pelindo menganggap sama sekali tidak ada gubernur di Provinsi Bengkulu. Apa bagus seperti itu?\" tanya Junaidi. Menurutnya, paling tidak ada pemberitahuan dari Pelindo terkait masalah izin bongkar muat tersebut sehingga tidak menimbulkan persoalan dibelakang hari. Terkait dengan kasus tersebut hingga saat ini masih ditangani Polda Bengkulu, Junaidi mengaku menghormati proses hukum tersebut. Namun sebagai kepala daerah, ia tidak menginginkan terjadi kemacetan perekonomian di Bengkulu akibat proses  hukum yang tengah berjalan itu. \"Apa yang dilakukan Polda terkait masalah ini, kita hormati dulu. Selain itu, saya tentu ingin tidak menginginkan ada kemacetan ekonomi di Bengkulu,\" ujarnya. Disisi lain, Junaidi juga menyinggung masalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa didapat dari pelabuhan tersebut, karena sejauh ini sama sekali belum memberikan kontribusi untuk ikut membangun Provinsi Bengkulu ini. \"Masalah PAD ini, mungkin Pelindo bisa membuka mata, misalkan dari sisi mana yang ada celah untuk masuk. Kalau memang tidak bisa dalam bentuk langsung,  ya kita akan kerahkan BUMD kita untuk ikut beroperasi di sana. Nah, persoalan selama ini sama sekali tidak ada koordinasi dari Pelindo sehingga kita hanya menjadi penonton,\" paparnya. Diakuinya, sudah selayaknya Pelindo memberikan kontribusi untuk pembangunan di daerah ini, karena dukungan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri sudah cukup besar, seperti mendatangkan Presiden SBY tahun lalu. Tidak lama kemudian kembali didatangkan Wapres Boediono untuk melihat langsung kondisi Pelabuhan Pulau Baai agar bisa dibantu pengembangannya. \"Beberapa bulan lalu saya mendatangkan Dahlan Iskan saat yang bersangkutan menjabat sebagai  Menteri BUMN dan Presiden Joko Widodo dan sekitar 1 bulan yang lalu saya mengirim surat kepada presiden yang juga meminta Pelabuhan Pulau Baai ini dibangun, karena pelabuhan tersebut aset terbesar yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Bengkulu,\" urainya. (400)