CURUP, BE- Dua aset milik Provinsi Bengkulu di Kabupaten Rejang Lebong terbengkalai. Dua aset yang terbengkalai tersebut adalah gedung Binamarga di kawasan Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur dan lahan tanah di kawasan trokon Kecamatan Curup Timur.
Hal tersebut disampaikan Bupati Rejang Lebong H Suherman SE MM, saat membuka musyawarah rencana pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) digelar di ruang pola Pemkab Rejang Lebong, Senin kemarin (16/3). Selain dinilai mubazir, kedua aset Pemprov tersebut dinilai mengganggu kebersihan pemandangan.
\"Saya sudah usulkan beberapa kali baik secara lisan maupun tulisan namun sampai saat ini belum ada tanggapan,\" jelas Bupati.
Menurut bupati usulan yang ia sampaikan ke kepemerintah provisi tersebut, yakni meminta agar aset tersebut bisa dimanfaatkan agar tidak terbengkalai.
\"Gedung di Talang Ulu itu diminta tidak boleh, dipakai tidak boleh, jadi sekarang terbengkalai dan menggangu pemandangan dan kebersihan,\" tambah Suherman.
Hal senada ia juga sampaikan untuk tanah yang ada didaerah trokon. Padahal menurut bupati jika dua aset tersebut bisa dimanfaatkan tentunya akan menjadi nilai lebih dan tidak merusak pemandangan. Bupati mencontohkan untuk tanah di kawasan trokon bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan gedung Binamarga bisa dimanfaatkan untuk kantor organisasi.
\"Kalau diserahkan banyak yang memanfaatkan, KNPI, MUI, KONI dan organisasi lain di Kabuaten Rejang Lebong belum memiliki gedung, kalau diserahkan bisa kita manfaatkan, kalau sekarang jadi sarang hantu,\" jelas bupati.
Sementara itu, untuk prioritas pembanguan yang diusulkan pada Musrenbang kali ini, Suherman menjelaskan, saat ini yang menjadi prioritas pembangunan adalah pembangunan infstruktur di kabupaten dengan sebutan Bumi Pat Petulai tersebut. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud seperti pembangunan jalan, irigasi dan jembatan.
\"Tahun ini pembangunan infstruktur masih menjadi prioritas, karena infstruktur merupakan denyut nadi pembangunan kita,\" ungkap Suherman.
Kegiatan Musrenbang sendiri dihadiri oleh SKPD, kantor dan dinas, juga dihadiri oleh FKPD, perwakilan DPRD Provinsi, perwakilan pemerintah Provinsi Bengkulu dan pihak terkait.(251)