Giliran Nelayan Tradisional Kecewa

BENGKULU, BE - Sejumlah nelayan tradisional di Kota Bengkulu mengaku kecewa dengan kebijakan yang diambil oleh Pemda Provinsi. Sebab, keputusan yang diambil pemerintah, selain dinilai tidak memberikan jalan keluar, juga dinilai tidak peka terhadap kehidupan mereka. \"Dalam aturan kita kan sudah jelas, alat tangkap pukat dilarang. Karena dampaknya sangat merusak ekosistem laut. Kok malah dikasih toleransi lagi. Kami nelayan kecil ini yang susah,\" kata Ujang (45), nelayan yang berdomisi di Keluarahan Pondok Besi, kemarin (8/3). Ia mengutarakan, seharusnya pemerintah langsung mengambil langkah bijak dengan cara merealisasikan alat tangkap yang ramah lingkungan. Terlebih, pemerintah pusat telah mengucurkan dana bantuan sebesar Rp 4 miliar untuk para nelayan. \"Bukannya bantuan langsung direalisasikan tapi malah memberikan toleransi sampai bulan September 2015 ini. Memangnya kalau bantuan yang sudah ada disalurkan aja kenapa. Ini kan aneh,\" ketusnya. Senada disampaikan Buyung (43), nelayan Kelurahan Malabero. Ia menambahkan, keputusan pemerintah memberikan waktu kepada nelayan pemilik trawl sama halnya mengadu domba antar nelayan. \"Sebenarnya nelayan yang harus pemerintah bantu mengganti alat tangkapnya kan tidak banyak. Kalau yang punya kapal-kapal besar tidak perlu dikasih karena mereka seharusnya bisa beli alat tangkap baru sendiri. Pemerintah jangan pelit dan menggunakan anggaran itu untuk pegawainya sendiri,\" ungkap Buyung. Terpisah, Wakil Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Bengkulu, Romi menuturkan, pihaknya sudah seringkali memfasilitasi pertemuan mengenai aturan larangan penggunaan trawl ini. Lembaganya sendiri selama ini cenderung bersikap netral. \"Kami tidak menolak kalau trawl dilarang. Tapi harus ada kompensasi juga buat nelayan yang tidak mampu membeli alat tangkap baru. Jadi tidak ada yang tersakiti,\" demikian Romi. (009)