BENGKULU, BE - Untuk menghindari batalnya program umroh gratis karena kehabisan waktu seperti 2014 lalu, Pemerintah Provinsi Bengkulu memutuskan untuk melaksanakan program tersebut lebih awal ditahun 2015 ini. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Bengkulu sebagai penanggungjawab program tersebut telah menjadwalkan program tersebut akan direalisasikan Maret mendatang.
\"Anggaran untuk program umroh gratis sudah dianggarkan sebesar Rp 1 miliar melalui APBD Provinsi Bengkulu tahun 2015,\" kata Kepala Biro Administrasi Kers Setdaprov, H Cik Asan Denn SH kepada BE. Menurutnya, setelah proses DPA-nya selesai, maka pihaknya langsung melakukan persiapan lelang transportasi keberangkatan. Lelang transportasi ini akan dilakukan secepatnya karena lelang ini membutuhkan waktu yang agak lama dan inilah yang menyebabkan gagalnya program tersebut pada tahun lalu. Ditanya jumlah jemaah umroh yang akan diberangkat tersebut, Cik Asan mengaku pihaknya belum bisa memastikan jumlahnya. Sebab jumlah jemaah yang diberangkatkan tersebut sangat tergantung dengan kekuatan dolar AS terhadap mata uang rupiah. Jika rupiah melemah, maka semakin sedikit pula jemaah yang bisa diberangkatkan. \"Kita mengasumsikan setiap jemaah itu anggarannnya Rp 25 juta sehingga jumlah semuanya menjadi 40 orang. Jika satu orang jemaah lebih dari Rp 25 juta karena rupiah melemah, maka jumlah jemaahnya terpaksa kita kurangi karena anggaran yang sudah kita plot itu pas Rp 1 miliar,\" terangnya. Jemaah yang akan diberangkatkan pun bukan jemaah yang diseleksi baru, melainkan calon jemaah yang batal diberangkatkan tahun lalu. Mereka adalah para guru ngaji, imam masjid dan tokoh agama yang secara finansial tidak mampu untuk menunaikan ibadah umroh. \"Tidak ada seleksi ulang, karena tahun lalu kita sudah melakukan seleksi tapi gagal berangkat. Karena itu kita memutuskan yang diberangkatkan tahun ini adalah calon jemaah yang sudah diseleksi tahun lalu,\" terangnya. Namun demikian, Cik Asan Denn juga memastikan bahwa dari calon jemaah yang akan diberangkatkan tersebut sama sekali tidak ada yang berstatus sebagai PNS, melainkan semuanya masyarakat biasa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pekebun. \"Saya pastikan tidak ada PNS, kalau ada akan langsung kita coret dan gantikan kepada orang lain,\" pungkasnya. (400)