Pembangunan Gedung PGRI Tak Disetujui

  BENGKULU, BE - Harapan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bengkulu agar gedung PGRI dapat dibangun tahun ini kemungkinan besar sulit terealisasi. Sebab, anggaran pembangunan gedung tersebut sebesar Rp 1,5 miliar belum disetujui atau masih dibintang oleh Kemendagri. Dengan demikian, anggaran yang diplot melalui APBD Provinsi Bengkulu tahun 2015 itu pun belum bisa dibelanjakan. \"Dana pembangunan gedung PGRI sampai sekarang belum di okekan, masih dibintangi,\" kata Pelaksana tugas (Plt) Sekda Provinsi Bengkulu, Drs H Sumardi MM. Pada verifikasi tahap pertama lalu, Kemendagri telah mencoret dana untuk pembangunan gedung PGRI tersebut, karena Presiden Jokowi telah mengintruksi bahwa tahun ini tidak ada pembangunan gedung pemerintah. Hanya karena gedung tersebut berkaitan dengan pendidikan, maka dengan berbagai pertimbangan Pemerintah Provinsi Bengkulu kembalikan mengusulkannya. \"Nanti kita lihat dulu kondisinya, karena pembangunan gedung tidak dibolehkan lagi. Tapi, karena gedung menyangkut tentang pendidikan, ya anggarkan,\" terangnya. Sumardi mengaku, pada dasarnya gedung PGRI tersebut tidak ada kaitannya dengan pendidikan, sebab gedung tersebut digunakan tempat berkumpulkan guru yang berada dibawah naungan PGRI. Sedangkan yang berkaitan langsung dengan pendidikan adalah gedung sekolah, sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar. \"Harusnya memang tidak masuk, karena tidak ada kaitannya dengan proses belajar mengajar, tapi nanti kita lihat lagi persyaratan yang disampaikan PGRI berikut alasannya,\" ungkapnya. Pemprov pun akan mempelajarikan alasan PGRI menginginkan agar gedungnya dibangun, jika dirasakan kurang mendesak, tidak menutup kemungkinan anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan gedung sekolah atau kebutuhan sarana dan prasarana belajar. Hal ini dikarenakan hingga saat ini masih banyak sekolah di Provinsi Bengkulu ini yang tidak layak huni, khususnya di daerah pedalaman. \"Kalau bicara prioritas, memang masih banyak gedung sekolah tidak layak huni dan kegunaannnya lebih penting. Karenanya nanti kita lihat kondisinya dulu,\" imbuhnya. Jika gedung PGRI belum terealisasi tahun ini, mantan Caretaker Walikota Bengkulu itu pun meminta agar para pengurus dan anggota PGRI tidak perlu bersedih. Mengingat terbatasnya APBD Provinsi Bengkulu, maka mau tidak mau pemerintah harus melakukan pembangunan sesuai dengan skala prioritas. Selain itu, dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar program pusat dan daerah sama-sama sinergi.(400)