Soal HGU PT SIL, Warga 5 Desa Tuntut Janji Pemda

TAIS, BE- Setelah dijanjikan satu minggu oleh Pemerintah Kabupaten Seluma (Pemkab) Seluma, soal HGU PT SIL. Warga  Desa Lunjuk, Tumbuan, pagar Agung, Sengkuang Jaya, Talang Prapat serta satu dusun Minggir Sari, kembali menuntut janji rekomendasi yang telah dikeluarkan. “Saat kedatangan kami, Wakil Bupati Mufran Imron SE meminta waktu selama satu minggu dan sekarang telah satu minggu. Dan kami ingin kepastian, rekomendasi apa hingga Hak Guna Usaha (HGU) PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL)  dikeluarkan dengan nomor 10011/HGU/ PT SIL,” ujar warga Tumbuan, Bada’in. Menurutnya, hingga saat ini permasalahan lahan yang ada di lima desa itu belum selesai. Namun kenyataannya izin HGU ini bisa dikeluarkan. Diduga rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh perangkat desa, telah dipalsukan oleh Kades. Termasuk soal  PT SIL tidak memiliki permsalahan dengan warga di lingkungan perusahaan itu. “Kita meragukan rekomendasi dari Kades, dan kami hanya ingin mengetahui rekomendasi apa yang disampaiakan oleh Bupati Seluma saat ini,” tegasnya. Ia menegaskan,  jika dalam waktu beberapa hari kedepan belum juga menemui hasil. Maka, warga di lima desa dan dusun ini akan kembali mendatangi Pemda Seluma guna untuk kembali mempertanyakan soal penertiban HGU itu oleh BPN pusat. Menurutnya, dengan keluarnya HGU baru PT SIL ini membuat masyarakat menjadi resah dan khawatir. “Kita juga khawatir melakukan aktifitas bertani, karena khawatir akan dipenjarakan oleh pihak PT SIL,” sampainya. Menurutnya, mekanisme  pemberian rekomendasi ini cacat hukum (illegal). Hal itu dikarenakan sekitar 500 KK di 5 desa tersebut masih terlibat sengketa lahan (konflik) dan belum adanya penyelesaian yang jelas. Terpisah, Wakil Bupati Seluma Mufran Imron SE mengatakan, Pemkab Seluma akan memberikan informasi yang dikehendaki oleh warga tersebut. Hanya saja, juga harus mekanisme yang berlaku dan diharuskan bersabar. Mengingat pertanyaan ini telah saya sampaikan secara tertulis kepada Bupati Seluma. “Saya telah mempertanyakan langsung ke bupati, dan saat ini belum mendapatkan rekomendasi apa yang telah dikeluarkan,” beber Mufran. (333)