Dewan Sidak BBI dan PT BSL

KOTA MANNA, BE – Menjelang tahun anggaran 2014 berakhir, anggota DPRD Bengkulu Selatan (BS) berlomba-lomba menggelar inspeksi mendadak (Sidak). Seperti Selasa (16/12) kemarin, giliran Komisi B dan Komisi C yang menggelar sidak. Komisi B yang dipimpin Ketua Komisi, H Junianto SH mengggelar sidak ke Balai Benih Ikan (BBI)  Desa Darat Sawah, Seginim. Selain itu juga memantau CPO PT Bengkulu Sawit Lestari di Desa Air Sulau, Kedurang Ilir. “Kedatangan kami ke BBI dan PT BSL lantaran laporan masyarakat jika BBI tidak berfungsi optimal sedangkan PT BSL diduga limbah cairnya mencemari lingkungan,” kata Junianto. Kepala UPTD BBI, Sumarto, mengakui bahwa BBI tidak berfungsi maksimal. Padahal setiap tahun diwajibkan menyetor PAD ke kas daerah sebesar Rp 7,5 juta. Sedangkan pemerintah daerah sendiri tidak pernah memberikan bantuan baik pakan maupun indukan bibit. Sehingga untuk menyetor PAD kamipun harus  mengeluarkan biaya sendiri. Untuk itu agar pengelolaan maksimal,kami harap dewan dan pemda dapat membantu pengembangan BBI agar lebih maksimal. “Bagaimana kami mau olah maksimal, dana saya kami tidak pernah dibantu, padahal diwajibkan setor PAD, akhirnya kami gunakan biaya sendiri agar BBI bisa menghasilkan uang,” keluh Sumarto. Manajer PT BSL, Erwan Siregar membantah limbah cairnya mencemari lingkungan. Apalagi membuat ikan di air Martam mati dan warga terserang penyakit gatal. Sebab setiap 3 bulan sekali, kantor lingkungan hidup (PLH) BS selalu memantau  kondisi pabrik. “Limbah kami selalu kami tamping pada kolam pembuangan limbah, silahkan di cek jika ada limbah  yang dibuang ke sungai,” ucap Erwan Siregar. Sementara itu, Komisi C DPRD BS, menggelar sidak pembangunan jalan  hotmix, Masat ke Ganjo, Kecamatan Pino  senilai Rp 1,3 M, Jalan Lapen di Desa Sebilo, Pino dengan nilai Rp 300 juta. Dari pantauan pihaknya kedua pembangunan jalan itu dipastikan tidak akan tuntas dalam tahun 2014. Sebab volume kegiatan diperkirakan dibawah 20 persen. Bahkan lucunya lagi di  jalan Lapen Desa Sebilo lokasinya dinilai tidak tepat. Sebab bukan dilokasi yang diusulkan warga. “Melihat banyaknya proyek yang tidak tuntas, kamipun akan panggil Kadis PU,” terang Faizal. (369)