Tak Harmonis, Korbankan Rakyat

BENGKULU, BE - Makin merenggangnya hubungan antara Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah dengan Wakilnya Sultan B Najamudin akhir-akhir ini, menjadi sorotan anggota DPRD Provinsi Bengkulu.  Anggota dewan menilai, jika hubungan ini tidak segera diperbaiki, maka rakyat yang akan menjadi korbannya.  Karena antara kepala daerah dan wakilnya tidak fokus membangun provinsi ini. \"Ini merupakan insiden baru bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu, karena Kepala Daerah dan Wakilnya bukan lagi perang dingin, tapi sudah terang-terangan,\" kata Wakil Ketua Fraksi Keadilan Pembangunan DPRD Provinsi Bengkulu, Sujono SP MSi, kemarin. Menurutnya, semakin renggangnya hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur terlihat jelas  ketika LSM Yasrindo melaporkan adanya pertemuan Wakil Gubernur dengan Kajari Bengkulu pada tengah malam agar Kajari menyeret Junaidi dalam kasus honor dewan pembina RSMY Bengkulu. Pihak Junaidi menyambut dengan baik dugaan tersebut dengan cara langsung menggandeng Muspani dan rekannya sebagai pengacara Pemprov, bahkan Muspani telah melaporkan ke KY agar ikut memantau proses persidengan kasus RSMY di Pengadilan Negeri Bengkulu. Tidak hanya sampai disitu, dalam waktu dekat ini Muspani yang juga bertindak sebagai pengacara LSM Yasrindo ini akan melaporkan pertemuan Wagub dan Kajari ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). \"Harusnya tidak seperti ini, kalau pun ada perbedaan pendapat harus di menej dengan baik. Jangan sampai ribut seperti sekarang ini, malu kepada rakyat dan provinsi lain,\"  ujar Sujono. Ia menjelaskan, perseteruan itu akan berefek buruknya kinerja kepala daerah dan wakilnya, karena masing-masing pihak sibuk memikirkan atau mencari kesalahan rivalnya, bukan memikirkan pembangunan di Provinsi Bengkulu ini. \"Kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan satu paket, harusnya seiring sejalan dalam mengembankan amanah rakyat, jangan yang satu ke Timur dan yang satu ke Barat. Kalau seperti ini kejadiannya, maka rakyat yang dikorbankan,\" bebernya. Selain itu, ia juga meminta agar kedua petinggi daerah tersebut tidak mengutamakan ego masing-masing, karena keduanya memiliki tugas dan wewenang yang jelas sesuai dengan undang-undang. \"Tidak baik kalau saling menyalahkan. Kuncinya adalah komunikasi, kalau komunikasinya tidak berjalan atau tersendat, ya beginilah jadinya,\" kritik Politisi PKS ini. Senada juga disampaikan Ketua Fraksi Gerindar, Jonaidi SP.  Ia meminta kedua \"Banteng\" tersebut islah dan rukun kembali, sehingga bisa  konsentrasinya tidak terpecah membangun Bengkulu. Terlebih masa jabatan keduanya masih cukup lama, yakni sampai 29 November 2015 mendatang. \"Daerah ini butuh konsetrasi penuh dari pemimpinnya, jangan dibuat pemerintah itu kurang berwibawa di mata hukum adan masyarakat. Karena tidak menutup kemungkinan Konflik ini akan dimanfaatkan oleh pihak luar. Lebih baik duduk satu meja daripada membesarkan masalah yang ada,\" sarannya. (400)