BENGKULU, BE - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu mendapatkan keluhan dari masyarakat bahwa hampir semua jalan di Provinsi Bengkulu terdapat kerusakan yang cukup parah. Keluhan ini merupakan hasil reses 45 orang anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan 12-16 November lalu.
\"Berdasarkan hasil reses yang kami lakukan, masyarakat keluhkan bahwa hampir semua jalan di Provinsi Bengkulu ini rusak berat. Masyarakat pun meminta kepada agar memperhatikan kondisi jalan tersebut,\" ungkap Juru Bicara hasil reses DPRD Provinsi Bengkulu, Agung Gatam SE, kemarin.
Menurutnya, jalan yang mengalami kerusakan tersebut bukan hanya jalan milik Pemerintah Provinsi Bengkulu, melainkan juga jalan milik pemerintah kabupaten/kota, bahkan juga ada jalan nasional.
\"Kerusakan ini bukan hanya disuatu kabupaten atau kota saja, tapi menyeluruh hampir disetiap daerah. Ini perlu perhatian pemerintah, karena jalan adalah fasilitas utama yang diperlukan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Jika jalan rusak, maka perekonomian sulit berkembang, karena tingginya ongkos angkutan,\" kata Politisi PDIP ini.
Selain kerusakan jalan, masyarakat juga mengeluhkan banyaknya jembatan yang tidak layak digunakan. Bahkan di beberapa daerah terdapat jembatan yang hanya tinggal besi, sedangkan lantainya sudah rapuh. Namun tetap digunakan oleh masyarakat, karena tidak ada pilihan lain.
Terkait keluhan tersebut, ia meminta secara khusus kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut dan mengalokasikan anggaran lebih pada 2015 mendatang. \"Nanti kita bersama-sama dengan pemerintah akan menganggarkan untuk perbaikan jalan dan jembatan ini. Hanya saja kemungkinan kita tidak memenuhi keinginan masyarakat secara keseluruhan karena APBD Provinsi Bengkulu cukup terbatas,\" ujarnya.
Di bagian lain, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi SP juga meminta kepada pihak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk berkoordinasi dengan Pemerintah dan DPRD Provinsi Bengkulu sebelum melaksanakan pembangunan fisik di Provinsi Bengkulu. Koordinasi itu bertujuan agar pemda dan DPRD mengarahkan pembangunan yang diprioritaskan.
\"Selama ini Satker dan Balai tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD, akibatnya proyek yang mereka laksanakan kurang tepat sasaran dan terkesan hanya menghambur-hamburkan uang negara,\" kritiknya.
Dibagian lain, Juru Bicara Pemerintah Provinsi Bengkulu, Drs Misran Musa mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu memang memprioritaskan infrastruktur dalam APBD 2015 ini. Selain pembangunan atau perbaikan infrastruktur, Pemrov menjadi ketahanan pangan, pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas pembangunan lainnya.
\"Sekarang angka belum diketahui untuk infrasruktur, karena APBD 2015 sendiri belum dibahas,\" tukasnya. (400)