Pemkab Lelang Kendaraan Tanpa STNK

MUKOMUKO, BE – Rencana pelelangan aset milik Pemkab Mukomuko, diantaranya kendaraan dinas (Kernas) roda empat hingga kemarin masih diproses. Dari puluhan unit yang \'diuangkan\' itu, beberapa diantaranya merupakan kendaraan tanpa dilengkapi surat seperti BPKB dan STNK. \"Memang ada kernas yang tidak ada BPKB. Ada pula yang hanya ada STNK saja,” kata Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah, Syahrizal melalui Kabid Kekayaan, Juni Erwani dikonfirmasi Bengkulu Ekspress.  Dikatakannya, hingga kemarin, jajarannya belum mengetahui pasti jumlah kernas yang tidak ada surat menyurat itu. \"Khusus kernas yang tidak ada BPKB dan STNK. Belum dapat kita sampaikan lebih jauh. Saat ini masih dilakukan pengumpulan dan pendataan lebih lanjut,” ujarnya. Hingga kemarin, kata Juni, sebanyak 53 unit kernas berbagai jenis dan merek sudah dikembalikan oleh pemegangnya. Mulai dari mobil jenis Katana, Kuda, Kijang dan beberapa jenis kernas lainnya yang akan dilelang. Pihaknya juga belum dapat memastikan aset Pemkab itu, akan dilelang secara terbuka, tertutup atau terbatas. Karena akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada kepala daerah. \"Kalau lelang terbuka, masyarakat umum boleh ikut. Jika lelang terbatas, hanya diikuti oleh sejumlah orang saja. Seperti para PNS dijajaran Pemkab Mukomuko saja,” demikian Juni. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten, Armansyah ST menyampaikan, aset Pemkab Mukomuko, harus tercatat dengan baik  dan jelas. Lelang yang akan dilakukan Pemkab Mukomuko, harus dipastikan dan sesuai aturan yang ada. Jika nantinya dilakukan lelang terbuka. Tidak ada istilah prioritas bagi pemegang atau tidak. Pihaknya hanya sekadar mengingatkan. Jika lelang  terbuka, semua orang boleh ikut. Menurutnya, tawaran yang tertinggi yang akan menang dan mendapatkan barang yang dilelang tersebut. Jika Kernas itu diprioritaskan bagi pejabat dan eks pejabat pemegang kernas sebelumnya.  Lebih baik tidak dilakukan lelang terbuka. \"Suruh saja pejabat itu membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan,\"  pungkas politisi Gerindra itu. (900)