DPRD Siap Bentuk Pansus Pasar Panorama

BENGKULU, BE - Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain SE, menyatakan, lembaga legislatif memberikan apresiasi kepada Kajari Bengkulu untuk mengusut tuntas adanya dugaan korupsi dalam kasus revitalisasi Pasar Tradisional Percontohan Panorama. \"Kita pun juga siap untuk mendorong adanya pengusutan-pengusutan dari lembaga lainnya. BPK silakan usut, BPKP silakan usut, semua lembaga yang kompeten kita harap bisa ikut mengusut. Dan kita sendiri memiliki semangat untuk melakukan investigasi dengan membentuk Pansus, agar persoalan ini jelas,\" katanya, kemarin. Ia menjelaskan, sulit untuk menuntaskan proyek revitalisasi pada pasar terluas di pulau Sumatera tersebut bilamana tidak dilakukan audit secara menyeluruh terhadap revitalisasi tahap pertama dan kedua. \"Pemerintah pusat sudah mewanti-wanti agar dana tahap pertama dan kedua dapat diaudit, kalau revitalisasi tahap ketiga ingin dianggarkan kembali. Artinya Pemerintah Pusat minta pertanggungjawaban bahwa bangunannya sudah selesai, fisiknya ada, penyerapan anggaranya baik dan pertanggungjawabannya jelas,\" urai Teuku. Namun ia juga mengingatkan agar aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional. Ia meminta agar dugaan korupsi dalam kasus Pasar Tradisional Percontohan Panorama ini diselesaikan dengan logika hukum, bukan dengan logika politik. \"Silakan aparat penegak hukum dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas mereka, tapi dengan satu syarat, kalau itu persoalan hukum, silakan selesaikan secara hukum, jangan diselesaikan secara politik,\" paparnya. Sebelumnya, Walikota Bengkulu H Helmi Hasan SE melalui Kabag Humas Setda Kota, Dr H Salahuddin Yahya MSi, menguraikan, pemerintah senantiasa menyikapi proses hukum yang berjalan dalam konteks Pasar Percontohan Nasional Panorama. Pemerintah Kota akan selalu memberikan ruang kepada para penegak hukum untuk melakukan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)-nya.  Ia tak menampik bahwa seluruh persoalan administrasi dan seluruh pendokumentasian ada pada pemerintahan saat ini. Ia juga tak menampik bahwa selain dana dari pusat, Pemerintah Kota juga memberikan anggaran pendamping dari APBD untuk menuntaskan proyek pasar yang gagal jadi percontohan tersebut. Sayangnya, Salahuddin tidak mengetahui secara persis berapa dana pendamping yang dikucurkan tersebut. (009)