Tunjangan Daerah Terpencil Bermasalah

  BENTENG, BE - Tunjangan khusus guru atau tunjangan guru terpencil, ternyata masih bermasalah dan sampai saat ini bulan  Agustus 2014. Guru dan kepala sekolah terpencil meradang dan harus pasrah, dipastikan tunjangan itu nihil total, atau tidak ada yang diterima sama sekali. Hal ini disampaikan Kepala SD Negeri 13 Taba Penanjung, Suherman kemarin. Walaupun berat kata Suherman, tahun 2013 tetap tutup buku anggaran, dia berharap tahun 2014 realisasi tunjangan terpencil lebih jelas dan fakta. Mengutamakan hak para guru, membayar tepat waktu tidak nunggak. “Tahun 2014 ada 2 guru yang sudah menerima SK guru terpencil. Saya minta tidak terjadi atau mengulang tahun yang sama tunjangan nihil,” katanya. Dijelaskan Suherman, sudah dilakukan validasi data guru yang mengajar di wilayah terpencil. Khusus sekolahnya sudah melengkapi data yang diminta pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk dimasukkan ke dalam Dapodik. “Data sudah dilengkapi dan mudah-mudahan tidak ada yang salah lagi. Saya berharap tahun ini menggembirakan dan tidak bermasalah,” jelasnya. Ia menambahkan, guru banyak yang bekerja ikhlas khusus di wilayah terpencil. Pemerintah mestinya berupaya memberikan komitmen dan motivasi kepada guru. Agar selayaknya merealisasi hak-hak yang memang mesti diperoleh para guru. “Cukup jauh mengajar di pelosok daerah, 45 kilometer jalan berbatu dan berdebu, dengan segara ancaman dan resiko besar mengajar,” tegasnya. Data terhimpun, ada 2 sekolah di Benteng masuk daftar terpencil, yaitu SDN 13 Taba Penanjung terletak di Desa Kota Nyiur, SDN 4 Merigi Kelindang di Desa Taba Durian Sebakul. Jumlah guru PNS 13 orang, ditambah dengan 5 guru tidak tetap (GTT), yang juga dijanjikan mendapat tunjangan tersebut. Khusus guru honorer mendapat tunjangan Rp 1,5 juta, PNS satu kali gaji. Sementara itu, Sekretaris PGRI Benteng, Supriyanto, S.Pd, menambahkan, guru-guru di pelosok seakan-akan dianaktirikan. Hak-hak mereka (guru), banyak menunggak atau tidak dibayar, PGRI secara organisasi meminta itu segera dibayar.“Jangan berlarut-larut, sampai 16 bulan nihil. Cukup tahun 2013, kalau bisa tahun 2014 ini terealisasi maksimal dan tepat waktu,” tutupnya.(111)