Dinkes Belum Tuntaskan Aset

CURUP, BE - Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terus berusaha untuk mendapat opini wajar tanpa penngecualian (WTP).  Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong ialah dengan melakukan penataan aset. Menurut Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Sabirin, saat ini penataan aset yang mereka lakukan sudah mencapai 80 persen, dan sisanya masih dalam proses.   \'\'Salah satu SKPD yang belum menuntaskan adalah Dinas Kesehatan.  Meskipun mereka sudah memiliki data, namun belum dimasukkan ke kita,\" jelas Kabag Umum saat menjawab pertanyaan Bupati Rejang Lebong saat rapat koordinasi SKPD Kabupaten Rejang Lebong di Gedung Pola Pemda terkait perkembangan penataan aset yang mereka lakukan. Lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya telah memanggil seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Menurut Kabag Umum, dari 37 aset yang mereka telusuri, sudah ditemukan sebanyak 34 item. Sementara itu menanggapi penjelasan Kabag Umum tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, Ahmad Juli menjelaskan pihaknya telah menyelesaikan permasalahn aset tersebut namun belum nyambung dengan pihak umum sehingga belum masuk datanya. Menanggapi permasalahan tersebut, Bupati Rejang Lebong H. Suherman SE MM, meminta agar bagian umum dan Dinkes untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan tersebut.  Lebih lanjut bupati meminta kepada seluruh SKPD untuk segera menyelesaikan pendataan aset tersebut sebelum BPK Perwakilan Bengkulu melakukan pemeriksaan.  Menurut bupati, biasanya BPK melakukan pemeriksaan pada bulan Oktober sehingga ia meminta selesai sebelum bulan Oktober karena ia tidak ingin BPK datang pendataan belum selesai. \"Bila perlu datangi BPK Perwakilan Bengkulu unutk mempertanyakan hasil yang kita temukan sehingga tidak ada lagi temuan ke depannya,\" tegas bupati. Lebih lanjut bupati menjelaskan Opini WTP adalah bagian dari prestasi.  Dan diraihnya WTP karena adanya sinkronisasi antara aset administrasi dan keuangan.  Namun menurutnya diraihnya WTP bukan menjadi jaminan bersih, karena menurutnya banyak daerah yang meraih WTP namun malah bermasalah. \"Untuk SKPD yang bermasalah segera tuntaskan, SKPD yang masih bermasalah tersebut antara lain, PU, Dinkes, Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian,\" terang bupati. (251)