MUKOMUKO, BE- Terkait tudingan yang menyudutkan DPRD Mukomuko, yakni soal isu oknum anggotanya yang menerima upeti atau setoran tiap bulan dari perusahaan yang berinvestasi di daerah itu kini juga sudah menjadi perhatian publik. Mantan Sekretaris Presidium Pemekaran MM Drs Bodi Rahmad Santosa mengatakan, tudingan itu harus disikapi oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD MM. Ia meminta BK tidak hanya menunggu adanya laporan. Demi memulihkan kepercayaan publik, BK harus proaktif. “BK harus bekerja dan proaktif dong. Itukan isu yang bisa menjatuhkan lembaga DPRD dan bisa menjadikan ketidak percayakan rakyat. Maka harus benar-benar disikapi dengan serius,” sarannya. Bodi menduga, isu tersebut hampir 75 persen benar adanya. “Kalau saya boleh menilai, isu itu 75 persen benar adanya. Ditambah lagi yang membuka isu itu adalah orang dalam, hanya tinggal pembuktiannya saja lagi. \"Biasanya, jika ada asap tidak mungkin ada api,” tukasnya. Mantan Ketua KPU Mukomuko itu menambahkan, anggota DPRD tidak boleh masuk sebagai pengurus perusahaan dan memiliki CV atas nama yang bersangkutan. “Jangankan masuk kepengurusan perusahaan dan mendapatkan honor. Untuk membuka CV saja tidak boleh atas nama anggota DPRD yang bersangkutan,” ujarnya. Yang jelas, tambah Bodi, saat ini masyarakat menunggu sepak terjang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Mukomuko. (900)