MKKS Diminta Persentasi

TUBEI,BE - Setelah Bupati Lebong H Rosjonsyah SIP MSI memerintahkan Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga (Diknaspora) Lebong untuk melakukan pengecekan terhadap kebutuhan biaya operasional pendidikan siswa SMA sederajat di Kabupaten Lebong, kali ini giliran Komisi I DPRD Lebong yang membidangi soal Pendidikan meminta agar MKKS mempersentasikan kebutuhan biaya operasional pendidikan siswa ini. Komisi I DPRD Lebong berjanji bakal mengupayakan kekurangan biaya operasional pendidikan siswa ini dapat dianggarkan melalui APBD Kabupaten Lebong. Sekretaris Komisi I DPRD Lebong Syahirwanto SSos saat dikonfirmasi mengenai kekurangan biaya pendidikan tersebut mengaku terkejut. Pasalnya, diketahuinya selama ini pendidikan di Lebong gratis dan ini sudah digembar-gemborkan pada periode pemerintahan sebelumnya. \"Selama ini yang kita tahu bahwa pendidikan di Lebong gratis dan ini sudah muncul sejak periode pemerintahan sebelumnya. Saat itu kita sudah menganggarkan bantuan untuk sekolah demi mendukung pendidikan gratis ini, polanya sama dengan bantuan BOS dari pemerintah pusat,\" ungkap Syahirwanto. Dirinya pun mengakui, bantuan biaya pendidikan yang dianggarkan melalui APBD Lebong ini sempat dikhawatirkan tumpang tindih dengan bantuan pendidikan dari pemerintah pusat. Bantuan yang dianggarkan dewan dalam APBD Lebong ini awalnya diharapkan untuk seluruh siswa namun dalam perjalanannya berubah menjadi seperti beasiswa. \"Yang kita inginkan itu adalah bantuan bagi seluruh sekolah bukan bentuknya beasiswa. Mengenai persoalan kekurangan biaya pendidikan ini kita akan pelajari dulu. Kita berharap pihak MKKS dapat mengajukan (mempersentasikan) ini secara resmi kepada DPRD Lebong,\" lanjutnya. Ditambahkannya, dari persentasi ini nanti akan diketahui seberapa besar kebutuhan biaya pendidikan persiswa SMA sederajat di Kabupaten Lebong. Ia juga meminta, agar data yang disampaikan nantinya benar-benar kebutuhan real. \"Bila perlu yang anak pejabat dan anak yang tergolong mampu tidak dimasukkan dalam data ini. Agar bantuan yang diberikan hanya ditujukan untuk warga kita yang kurang mampu. Ini berlaku untuk semua sekolah SMA sederajat tanpa memandang status sekolahnya baik swasta maupun negeri karena yang belajar itu adalah anak-anak kita,\" kata Politisi PAN ini. Ia pun menegaskan, secara pribadi siap untuk mendukung adanya bantuan dana pendidikan yang bersumber dari anggaran daerah, asalkan data yang diajukan tersebut benar-benar real siswa yang kurang mampu. \"Karena pada bantuan anggaran daerah untuk pendidikan yang sudah kita anggaran tahun-tahun sebelumnya terlalu banyak indikasi penyelewengan dan kita tidak ingin itu terjadi kembali. Pendidikan ini adalah soal generasi muda kita (Lebong) yang bakal menjadi penerus pembangunan,\" pungkasnya.(777)