FKPPI Sesalkan Pernyataan Gub

TAIS, BE - Penyataan Gubernur Bengkulu H Junaidi Hamsyah MPd, yang mengutarakan jika Provinsi Bengkulu akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mendapat kritikan keras dari Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI/Polri (FKPPI) Provinsi Bengkulu, Mufran Imron SE.  Menurutnya hal tersebut tidaklah relevan disampaikan Gubernur Bengkulu di muka umum dalam seminar beberapa hari lalu. “Seharusnya perkataan ini tidak timbul dari seorang gubernur. Jika masalah dana yang tak kunjung turun dari pusat, maka hal ini merupakan tugas dari pemimpin untuk menjemputnya. Bukan dengan mengancam akan melepaskan diri dari NKRI ini,” sampai Mufran. Disayangkan, jika hanya permasalahan dana yang belum dikucurkan ke Provinsi Bengkulu, lalu gubernur mengeluarkan ancaman akan melepaskan diri dari NKRI.   Padahal, gubernur bersama SKPD lah yang seharusnya menjemput dan berkoordinasi dengan kementerian pusat agar alokasi dana yang telah dialokasikan dikucurkan ke Bengkulu ini bisa terwujud. “Jemput dana yang ada dipusat tersebut bukan dengan memprovokasi melepaskan diri dari NKRI,” tegasnya. Jika komunikasi lancar dilakukan oleh SKPD dan pemerintah Provinsi Bengkulu, kata Mufron, maka dana yang ada pasti akan dikucurkan, kendati ada keterlambatan.  Sehingga dengan demikian, kinerja dari setiap SKPD perlu dipertanyakan untuk keseriusan dalam mendatangkan dana dari kementerian pusat tersebut. \'\'Tidaklah gampang untuk bisa merdeka. Melainkan telah mengorbankan ribuan nyawa pejuang termasuk orang tua dari sebagian FKPPI.  Dan jika tetap ini akan diwujudkan oleh Gubernur Bengkulu, maka FKPPI merupakan garda terdepan untuk melawan kebijakan ini.  Pernyataan gubernur itu juga dapat memancing gejolak dan menjadikan Bengkulu tidak kondusif lagi. “Meskinya kepala daerah inilah yang mengajak daerahnya menjadi kondusif dan berperan aktif dalam menguras uang negara yang ada di kementerian,” sampainya. (333/Prw)