KEPAHIANG, BE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang akan meminta bantuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk menyikapi temuan 8.000 Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda pada data pemilih Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. \"Kami tetap akan meminta bantuan Dukcapil memperbaiki temuan itu. Bukan masalah berwenang atau tidak berwenang, kami di sini memintatolong agar Dukcapil bisa bekerjasama,\" kata Komisioner KPU Kepahiang, Divisi Perencanaan dan Logistik, Windra Purnawan SP kemarin. Dikatakannya, selain melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil, KPU juga meminta PPK melakukan pencermatan. \"Tidak cuma denganDukcapil, kami juga meminta PPK untuk melakukan hal yang sama, yakni pencermatan data-data yang ada. Kami optimis pada Pilpres data ini akan tuntas disinkronkan,\" jelas Windra. Diberitakan sebelumnya, Kepala Disdukcapil Kepahiang, Su\'urdi SSos mengatakan, ditemukannya NIK ganda itu karena tim Sidalih KPUD Kepahiang melakukan data sendiri ke semua desa tanpa panduan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Su\'urdi juga menjelaskan bahwa kewenangan Dukcapil pada Pemilu hanya sampai DP4. \"Sebenarnya kami tak punya landasan memperbaiki NIK ganda itu, wewenang kami hanya sampai DP4 yang telah kami serahkan ke KPU pada akhir 2013 lalu,\" terang Su\'urdi. (505)
NIK Ganda, KPU Minta Bantuan
Jumat 16-05-2014,15:15 WIB
Reporter : Rajman Azhar
Editor : Rajman Azhar
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Selasa 03-11-2026,22:35 WIB
Eks Kapolri Hingga Perwira Polri Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal Milik Presiden
Rabu 04-11-2026,11:19 WIB
Begini Cara Cek Penerima Bansos Beras 10 Kg dan BPNT Sembako via HP
Rabu 04-11-2026,11:58 WIB
Cek Zodiakmu! Ini Warna dan Hari Hoki yang Bisa Mendukung Keberuntunganmu Sepanjang November
Rabu 04-11-2026,12:35 WIB
Pertamina dan SPBU Swasta Kompak Pertahankan Harga BBM Mulai 1 November 2026
Rabu 04-11-2026,10:09 WIB
Menko Yusril Tegaskan Penetapan Tersangka Jenderal LSP Bukan Kasus Makar
Terkini
Rabu 04-11-2026,16:45 WIB
Mensesneg Prasetyo Hadi Buka Suara soal Dugaan Penyadapan Nomor Gibran
Rabu 04-11-2026,16:05 WIB
Kapolresta Bengkulu Ancam Copot Jabatan Polisi yang Masuk THM
Rabu 04-11-2026,15:56 WIB
Mulai Desember, Seluruh Pengiriman CPO Bengkulu Ditargetkan Wajib Berlabel Asal Daerah
Rabu 04-11-2026,15:51 WIB
SBY Sentil Kasus Penyadapan Ilegal Lewat Cuitan Politik Liar
Rabu 04-11-2026,15:35 WIB