PAN Kecewa Ada Dugaan Suap

CURUP, BE - Dugaan pemberian uang senilai Rp 50 juta yang diduga dilakukan oknum calon anggota legislatif Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada oknum komisioner KPU RL,  menuai komentar tersendiri dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAN RL Jalaludin Muis.   Melalui telepon genggam, Minggu (11/5), Jalaludin berharap ada penuntasan secara hukum kasus yang telah mencoreng nama baik lembaga KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang seharusnya independent tersebut. \"Jika dugaan itu benar, yang menerima dan memberi harus ditindak. Apalagi dalam kasus berbeda PPP mengklaim hasil rekapitulasi suara pleno KPU salah, sehingga kursi yang seharusnya diperoleh kader PAN harus bergulir ke Mahkamah Konstitusi (MK),\" tegasnya. Namun Jalaludin menegaskan, pihaknya memiliki data, begitu juga soal dugaan suap akan menjadi bahan bagi partainya memperjuangkan kursi PAN di Dapil 3 hingga ke MK nantinya. \"Kita punya data, kami rasa pleno PPK dan KPU sudah sesuai selesai dan prosedural, 1 kursi dapil 3 merupakan hak kader kami, namun jika harus bergulir ke MK, silakan dan itu sah saja bagi PPP,\" kata Jalaludin. Sementara itu DPC PPP Rejang Lebong secara resmi mengajukan usulan gugatan peritungan suara dan perebutan kursi di daerah pemilihan 3 Kabupaten Rejang Lebong.  Hal itu ditegaskan Ketua DPC PPP Rejang Lebong Rudi Nasution kepada Bengkulu Ekspress. \"Kita sudah berada di Jakarta, usulan gugatan perebutan kursi DPRD RL di daerah pemilihan 3 sudah kita sampaikan ke DPW, hingga ke DPP PPP,\" tegasnya. Diungkapkan Rudi, sebagai pimpinan partai dirinya telah mengakomodir keinginan caleg yang berpotensi mendapatkan kursi di Dapil 3 RL.  \"Mekanisme usulan gugatan secara kolektif disampaikan ke DPP, dengan rekomendasi DPW seluruh Indonesia, nanti akan melalui kajian apakah memang bisa diteruskan ke Mahkamah Konstitusi atau tidak,\" ungkapnya. Namun Rudi mengaku tetap optimis, karena semua data pendukung untuk penyelesaikan konflik perebutan 1 kursi di daerah pemilihan 3 Rejang Lebong dengan Partai Amanat Nasional tersebut sudah disampaikan. \"Data kita lengkap sebagai pendukung, mudah-mudahan kajian DPP PPP layak untuk diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi,\" katanya. (999)