BENGKULU, BE - Hingga kemarin, pagar seng yang mengelilingi SDN 62 Kota Bengkulu masih terpasang. Tidak ada upaya Pemkot atau pihak terkait menyelesaikan atau paling tidak menunda penyelesaian sengketa lahan tersebut. Sehingga dipastikan, hari ini, sebanyak 439 siswa SDN 62 masih terlantar, menjalani aktivitas belajar di teras warga. \"Besok (hari ini, red), kemungkinan para siswa masih belajar di tempat biasa, karena belum ada titik terang masalah ini,\" kata Kepala SDN 62, Tutik Sunarsih SPd, kepada Bengkulu Ekspress via telepon, sore kemarin. Disampaikan Tutik, perihal proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di sekolah terdekat, juga masih gelap alias belum pasti. Pasalnya, selaku kepala sekolah, dirinya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan hal tersebut. Dia berharap supaya pemerintah kota bisa lebih sigap melihat kondisi SDN 62 yang sudah semakin genting ini. \"Kita ini hanya sebagai pemakai saja, tidak punya wewenang. Kemungkinan Walikota akan turun (mendatangi SDN 62) besok (hari ini, red). Semoga masalah ini segera kelar,\" sampainya. Sementara pihak ahli waris, Sadikin (42) menerangkan belum ada perkembangan yang signifikan terkait sengketa lahan tersebut. Hingga saat ini, pihaknya juga belum dihubungi oleh pihak Pemkot untuk penyelesaian permasalahan ini. Karena itu, dia mendesak supaya Walikota Bengkulu H Helmi Hasan, turun langsung meninjau sekolah tersebut dan menyelesaikan sengketa. \"Pokoknya harus walikota yang datang, kalau Kadis, asisten, atau perwakilan yang lainnya, dipastikan masalah ini tidak akan menemui titik temu dan akan jalan ditempat,\" tegasnya. Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Irman Sawiran SE, mengimbau kepada Walikota H Helmi Hasan SE untuk turun langsung menyelesaikan penanganan masalah sengketa lahan SDN 62 Kota Bengkulu. Menurut Irman, penyelesaian masalah sengketa ini tidak lagi cukup bilamana diselesaikan dalam tataran pelaksana dinas. \"Mungkin pelaksana dinas sudah bekerja maksimal. Tapi persoalan ini cukup krusial. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Walikota selama ini yang sifatnya baru menerima laporan, harus turun langsung agar lebih mengetahui situasi di lapangan. Sehingga persoalan ini tidak semakin berlarut-larut,\" kata Irman, kemarin. Irman menjelaskan, pemerintah seyogyanya tidak hanya bergerak sendiri dalam menyelesaikan perkara ini. Selain aparat Pemerintah Kota dan Kepolisian, Irman menyarankan agar pemerintah juga melibatkan unsur Muspida lainnya serta pakar hukum agar persoalan ini dapat dianalisa dengan jernih. \"Sebenarnya cukup aneh melihat kasus ini. Karena sekolahnya sendiri kan sudah lama terbangun. Kenapa baru disengketakan sekarang?\" tukasnya. Terpisah, Ketua Komisi 3 Suimi Fales SH MH mengaku sedih dengan keadaan yang dialami para siswa SD Negeri 62 Kota Bengkulu. Dia menegaskan bahwa persoalan tanah atau lahan SDN 62 jangan yang menanggungnya para siswa dan guru. \"Apalagi kasus lahan itu masih dalam proses penyelidikan, pemkot dan ahli waris harusnya menunggu hasil penyelidikan, tidak bisa langsung mengambil sikap,\" ujar Sui, sapaan akrabnya. Keprihatinan juga disampaikan Sekretaris Komisi Perlindungan Anak (KPA) Bengkulu, Irna Riza Yuliastuty. Menurutnya, Pemkot dalam hal ini Dinas Pendidikan dianggap bertanggung jawab terhadap hal tersebut, karena membiarkan terjadinya dan menyebabkan pendidikan anak terganggu. Dia menilai Ada kegagalan dalam mengedepankan pendidikan di Kota Bengkulu, terlebih sampai anak-anak terlantar dan harus belajar di teras rumah warga berhari-hari. \"Penyegelan itu sangat berdampak terhadap anak, di sini ada pembiaran pemerintah kota, dan Dikbud tidak memiliki kekuatan untuk melakukan negosiasi,\" katanya. Pemprov Siap Bangun SDN 62 Persoalan ini pun menjadi perhatian serius Gubernur Bengkulu, H Junaidi Hamsyah SAg MPd. Menurut gubernur, jika Pemkot tidak memiliki solusi atas sengketa itu, maka Pemprov siap membangun ruang kelas baru sehingga siswa-siswi SDN 62 tersebut tidak diterlantarkan dalam waktu yang cukup lama. \"Pemprov siap membangun lokal baru untuk SDN 62 itu,\" kata Gubernur Junaidi usai membuka meresmikan lapangan bulu tangkis di Gedung Juang 45 Bengkulu, kemarin. Menurutnya, Pemprov siap membangun ruang kelas yang baru itu dengan syarat lahannya harus disediakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Karena anggaran yang dimiliki Pemprov juga terbatas jika sekaligus untuk membeli lahannya. \"Untuk membangun ruang kelas baru itu, kita akan menggunakan dana APBD provinsi tahun ini, dengan catatan lahannya ada dan lahan itu tidak bermasalah atau sengketa,\" ujarnya. Besaran anggaran yang bakal diplot mencapai Rp 1,080 miliar untuk membangun 6 ruang kelas baru. Dengan rincian, setiap ruang kelas akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 180 juta. (609/009/400/247)
Kategori :