Belanja Pegawai Terus Dikurangi

BENGKULU, BE - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Nuharman SH, mengatakan, APBD untuk Rakyat yang menjadi program kepala daerah terpilih harus tercermin dalam setiap kebijakan keuangan Pemerintah Kota.  Oleh karenanya, Nuharman meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dapat menyusun setiap perencanaan berorientasi kepada kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan rakyat, bukan pegawai. \"Kalau mau langsung APBD itu 50 persen pegawai dan 50 persen rakyat mungkin belum bisa. Tapi kalau bertahap tentu bisa.  Makanya belanja untuk pegawai tidak perlu langsung dipangkas semua. Tapi perlahan-lahan dukurangi. Misal saat ini alokasi APBD kita sudah 60 persen buat pegawai, 40 persen buat rakyat. Besok 55-45. Dalam 5 tahun, posturnya benar-benar berimbang,\" kata Nuharman, kemarin. Disamping postur pembagian antara pegawai dengan rakyat, Nuharman melanjutkan, APBD untuk Rakyat seharusnya juga mengakamodir keberimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan mental. Menurutnya, pembangunan yang berorientasi fisik semata tanpa pembangunan mental tidak bisa dikatakan menjadi cerminan APBD untuk Rakyat. \"Rakyat harus menerima apa yang menjadi haknya secara utuh. Bukan hanya infrastruktur, tapi juga pendidikan dan kesehatan. Dan ini sebenarnya sudah tercantum dalam program kampanye Helmi-Linda dulu seperti pendidikan serta kesehatan yang terjangkau dan berkualitas,\" tukasnya. Wakil Walikota Ir Patriana Sosialinda menjawab hal ini mengatakan, belanja pegawai memang tidak bisa dikurangi secara signifikan sekaligus. Namun ia menyetujui prinsip bahwa pembangunan infrastruktur dan pembangunan mental harus berimbang. \"Percuma juga wajah kita cantik tapi tidak diimbangi dengan kualitas diri yang baik,\" ungkapnya. Politisi Golkar yang akrab disapa Linda ini menambahkan, tugas Pemerintah Kota yang cukup berat yang harus juga menjadi perhatian masyarakat adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan baik dari sektor pajak maupun retribusi. Menurutnya, keberhasilan program APBD untuk Rakyat tidak akan berhasil bilamana tanpa partisipasi dan dukungan dari semua pihak. (009) - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Nuharman SH, mengatakan, APBD untuk Rakyat yang menjadi program kepala daerah terpilih harus tercermin dalam setiap kebijakan keuangan Pemerintah Kota.  Oleh karenanya, Nuharman meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dapat menyusun setiap perencanaan berorientasi kepada kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan rakyat, bukan pegawai. \"Kalau mau langsung APBD itu 50 persen pegawai dan 50 persen rakyat mungkin belum bisa. Tapi kalau bertahap tentu bisa.  Makanya belanja untuk pegawai tidak perlu langsung dipangkas semua. Tapi perlahan-lahan dukurangi. Misal saat ini alokasi APBD kita sudah 60 persen buat pegawai, 40 persen buat rakyat. Besok 55-45. Dalam 5 tahun, posturnya benar-benar berimbang,\" kata Nuharman, kemarin. Disamping postur pembagian antara pegawai dengan rakyat, Nuharman melanjutkan, APBD untuk Rakyat seharusnya juga mengakamodir keberimbangan antara pembangunan fisik dan pembangunan mental. Menurutnya, pembangunan yang berorientasi fisik semata tanpa pembangunan mental tidak bisa dikatakan menjadi cerminan APBD untuk Rakyat. \"Rakyat harus menerima apa yang menjadi haknya secara utuh. Bukan hanya infrastruktur, tapi juga pendidikan dan kesehatan. Dan ini sebenarnya sudah tercantum dalam program kampanye Helmi-Linda dulu seperti pendidikan serta kesehatan yang terjangkau dan berkualitas,\" tukasnya. Wakil Walikota Ir Patriana Sosialinda menjawab hal ini mengatakan, belanja pegawai memang tidak bisa dikurangi secara signifikan sekaligus. Namun ia menyetujui prinsip bahwa pembangunan infrastruktur dan pembangunan mental harus berimbang. \"Percuma juga wajah kita cantik tapi tidak diimbangi dengan kualitas diri yang baik,\" ungkapnya. Politisi Golkar yang akrab disapa Linda ini menambahkan, tugas Pemerintah Kota yang cukup berat yang harus juga menjadi perhatian masyarakat adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan baik dari sektor pajak maupun retribusi. Menurutnya, keberhasilan program APBD untuk Rakyat tidak akan berhasil bilamana tanpa partisipasi dan dukungan dari semua pihak. (009)