Pemprov Bentuk Tim Transhipment

BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak cepat menindaklanjuti keputusan Dirjen Perhubungan Laut terkait penyerahan pengelolaan transhipment di perairan Pulau Tikus kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kemarin (10/4), Pemprov mulai menyusun anggota tim yang akan membahas layak atau tidaknya perairan Pulau Tikus dijadikan lokasi transhipment batu bara. \"Kita tengah menggodok anggota-anggota tim untuk membahas dan mengkaji masalah transhipment,\" kata Sekretaris Dishubkominfo Provinsi Bengkulu, Ir Bambang Budi Djatmiko MM kepada BE, kemarin. Adapun anggota tim tersebut adalah Sekda Provinsi Bengkulu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, staf ahli gubernur, Dishubkominfo, Badan Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, Kepala Biro Hukum Setdaprov, Kepala Biro Ekonomi dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Bengkulu. \"Tim ini akan diketuai oleh pak Plt Sekda,\" ucapnya. Rencananya minggu depan, masalah transhipmen ini sudah mulai dibahas oleh tim terutama mengenai keselamatan pelayaran, kontribusi terhadap daerah dan tidak merusak terumbu karang di perairan Pulau Enggano. \"Nanti bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kita peroleh bisa jadi berasal dari hasil kerjasama Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan pihak lain. Tapi bisa juga dalam bentuk lain sesuai dengan hasil pembahasan nanti,\" terangnya. Disisi lain, ia juga belum bisa memastikan apakah transhipment itu akan dilegalkan atau tetap dilarang oleh Gubernur Bengkulu seperti saat ini.  Mengingat hasilnya baru akan diketahui setelah tim tersebut melakukan pengkajian mendalam yang dilakukan tim tersebut. \"Gambarannya belum ada, kita tunggu saja nanti seperti apa hasil pembahasan ditingkat tim. Jika hasil kajian tim menyebutkan bahwa aktivitas transhipment itu tidak mengganggu keamanan pelayaran, memberikan kontribusi besar terhadap daerah dan tidak merusak terumbu karang  yang ada disekitarnya, saya rasa transhipment boleh-boleh saja. Tapi apabila dampaknya lebih besar dibandingkan manfaatnya, kemungkinan besar pak gubernur memiliki pertimbangan lain,\" paparnya.(400)