Dewan: Pelindo Harus Diaudit

BENGKULU, BE - Melihat kisruh antara PT Pelindo II Cabang Bengkulu dengan pemerintah Provinsi Bengkulu terkait hasil sounding Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu yang tak kunjung tuntas, Wakil  Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Khairul Anwar BSc meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit PT Pelindo yang mengelola pelabuhan tersebut. \"Pelindo harus jujur menyampaikan informasi, terlebih ini berkaitan dengan kedalaman alur karena untuk melakukan pengerukan butuh anggaran yang tidak sedikit. Jika Pelindo menyatakan kedalaman alur saat ini mencapai 14 meter, sedangkan hasil sounding hanya 10 meter, berarti ada yang tidak singkron dan akan menimbulkan masalah jika akan dilakukan pengerukan,\" ungkap Kahirul Anwar kepada BE, kemarin. Ia menyarankan agar Pelindo bersama anggota tim sounding dan pemerintah Provinsi Bengkulu agar dapat duduk bersama mencari solusi persoalan tersebut. Ia khawatir, jika semua pihak tetap mempertahankan keegoisannya masing-masing, maka pengelelolaan Pelabuhan Pulau Baai tidak akan menjadi semakin membaik, melainkan semakin meruncing dan semakin memburuk. \"Masalah ini harus diselesaikan dengan cara duduk satu meja. Pemprov sendiri harus  tegas demi kebaikan bersama,\" ujarnya. Jika Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak mampu menghadirkan petinggi PT Pelindo II untuk membicarakan masalah tersebut, Khairul mengaku pihaknya siap memanggil Pelindo. Hanya saja menunggu Pemilu usai, karena saat ini anggota dewan tengah disibukkan dengan kampanye. \"Kami sebagai pengawas dan bermitra dengan PT Pelindo II tidak akan tinggal diam melihat persolan ini. Setelah Pemilu 9 April nanti, kami akan fokus menyelesaikan semua persoalan yang berkaitan dengan Pelindo,\" terangnya. Menurut Khairul, pihaknya tidak hanya membuka masalah kedalaman alur berdasarkan hasil sounding, namun juga akan mengungkapkan penggelolaan pelabuhan yang sebenarnya, seperti tarif kapal bersandar di dermaga Pulau Baai, tarif melewati alur, tarif transhipment di perairan Pulau Tikus. \"Sampai sekarang kami belum tahu apakah pungutan-pungkutan yang dilakukan Pelindo itu dimasukkan ke negara atau tidak.  Yang jelas saat ini Pemerintah Provinsi Bengkulu hanya menjadi penonton dan tidak mendapatkan pemasukan riil. Kalau bantuan dalam  APBN itu lain cerita karena semua provinsi juga mendapatkannya,\" papar politisi PDIP ini. Sementara itu, sebelumnya Advisor Pengendalian Kinerja dan PFSO sekaligus Humas PT Pelindo II Cabang Bengkulu, Mattasar SR SE menegaskan, keuangan Pelindo selalu diaudit oleh pemeriksa keuangan. Tidak hanya masalah keuangan, menurut Mattasar, tidak hanya masalah pelayanan, tapi berbagai kelengkapan atau sarana dan prasarana yang ada di pelabuhan juga tak luput dari audit. \"Kata siapa kami ini tidak pernah diaudit, justru audit kami lebih ketat dibandingkan di instansi pemerintahan,\" akunya.(400)