Pengesahan APBD Diwarnai Isu Suap

ARGA MAKMUR, BE - Menjelang Pemilu 9 April mendatang, isu tak sedap menimpah anggota DPRD Bengkulu Utara. Salah satunya untuk pengesahan APBD 2014 lalu, anggota dewan BU diduga menerima suap. Suap itu diduga sebagai upaya pihak eksekutif agar anggota dewan mengesahkan dan menerima usulan rencana kerja masing-masing SKPD,  dan APBD 2014 cepat disahkan oleh anggota dewan. Isunya masing-masing SKPD harus menerima pemotongan pengajuan anggaran dana selama tahun 2014 yang diajukan untuk APBD mencapai 10 persen dari pengajuan masing-masing SKPD. Hasilnya terkumpul uang cuma-cuma sebesar Rp 1,2 miliar dari puluhan SKPD di BU itu. Uang itu juga dibakarkan dibagikan kepada tiga komisi, dan masing-masing komisi menerima Rp 400 juta. Sedangkan perindividual anggota DPRD menerima Rp 40 juta. Dugaan itu dibenarkan oleh salah satu anggota DPRD, Sonti Bakara. Ia mengakui isu itu sudah lama Ia dengar, namun mengenai uang tersebut, Ia mengakui tidak mau mengambil, karena diduga uang itu adalah uang sogok menyogok, yang akan berdampak tidak baik untuk kemajuan dan pola fikir pejabat yang ada di Kabupaten BU. \"Sampai saat ini sepeser uang itu pun belum saya ambil dan saya tidak mau mengambilnya, karena itu uang tidak tahu darimana asalnya, apalagi yang namanya korupsi, saya tidak mau itu,\" tegasnya. Ia juga mengakui, akan mencari tahu isu yang menguap tersebut. Jika memang sudah memiliki bukti lengkap dan akurat, dan isu itu ternyata benar, maka ia siap menjadi saksi dan menjelaskan semua terkait uang suap senilai miliaran itu. \"Kalau ada bukti kuat, saya siap dibawa ke pengadilan untuk saksi. Karena ini baru dugaan, dan saya memang sudah lama mendengar kabar itu,\" ujarya. Meski itu isu, namun diakuinya dia pernah mendapatkan tawaran tersebut. Namun ia tidak mau menerimanya. Ia berharap kebenaran serta kecurangan yang ada itu segera terbukti dan terungkap. Sementara saat akan dikonfirmasi Ketua DPRD BU, Buyung Satria SH sedang tidak berada di Arga Makmur, dikarenakan ada urusan keluarga. Begitupun kondisi kantor DPRD kabupaten BU sepi, karena anggota DPRD sudah jarang masuk kantor.(117)