Dibeberkannya, mengenai usulan dana Rp 2 miliar yang diajukan ternyata dipergunakan untuk pembelian mobil dinas pejabat bukan untuk kendaraan dinas kades. Terkait hal ini, dewan akan menolak usulan anggaran itu karena dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Sedangkan mobil dinas yang ada saat ini masih layak dipakai.\"Usulan kendaraan dinas untuk para pejabat belum begitu prioritas dan terancam tidak kita setujui,\" ujarnya.
Jika pemerintah daerah berdalih masih terjadi kekurangan kendaraan untuk pejabat, lebih baik eksekutif menarik kendaraan dinas yang masih dipegang oleh mantan-mantan pejabat yang peruntukannya tidak jelas. \"Yang pasti untuk Tornas kades akan kita perjuangkan dan dianggarkan di APBD tahun depan,\" tandas Arnadi.(900)