KPUD Jamin Seleksi PPK/PPS Bersih

KOTA BINTUHAN, BE- KPUD Kaur menjamin tidak ada permainan atau main mata dalam mengevaluasi PPK dan PPS. Pihaknya sudah menjalan aturan sesuai dengan syarat dan perekrutan tersebut sesuai dengan petunjuk KPU Pusat. \"Untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Petugas Pemungutan Suara (PPS) Desa dilakukan evaluasi, mengingat ada beberapa PPK dan PPS banyak yang tidak aktif. Sehingga harus dilakukan evaluasi,\" kata Ketua KPUD Kaur Sirajuddin Aksa MTPd, kemarin. Berkaitan dengan seleksi PPK dan PPS tersebut, kata Sirad, KPUD Kaur pasti menjamin akan melakukan seleksi sesuai aturan dan tidak akan melakukan permainan. Disamping itu juga pihaknya tidak akan menerima rekomendasi dari pihak manapun terkait seleksi ulang PPK maupun PPS. \"Seleksi mulai dari wawancara khusus 10 besar PPK, lalu pemeriksaan ulang syarat administrasi hingga wawancara calon PPK-PPS akan kita lakukan secara terbuka dan setiap elemen masyarakat bisa mengawasinya. Jika ada ditemukan pelanggaran boleh protes, maka pihaknya akan membatalkanya,\" jelasnya. Sementara itu, Ketua Panwakab Kaur Bambang Irawan SE mengatakan Keputusan KPUD Kaur dengan melakukan seleksi ulang kepada 10 besar PPK itu sudah diluar aturan. Sebab 5 diantara peserta seleksi per kecamatan sebelumnya tidak menjabat sebagai PPK. Padahal dalam surat edaran itu berbunyi supaya dilakukan evaluasi terhadap 75 anggota PPK kemudian menetapkan kembali. Kalau ada yang diganti karena tidak mampu menjalankan tugas berdasarkan hasil evaluasi maka KPUD Wajib melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Dengan mengambil sebagai pengganti peserta seleksi tahun 2013 yang urutan paling atas. \"Oleh karena itu, Pihaknya meminta agar KPUD Kaur meninjau kembali soal perekrutan ulang tersebut, karena kita nilai menyalahi aturan.  Jika seleksi ulang pihaknya tidak yakin bisa murni dan transparan,\" jelasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kaur Samsu Amana SSos mengatakan pihaknya meminta semua elemen masyarakat mengawasi seleksi ulang PPK dan PPS yang dilakukan KPUD Kaur. \"Ini dilakukan agar tidak adanya mony poltik di tubuh KPUD, namun kita harapkan KPUD bisa memberikan yang terbaik sebagai penyelengara Pemilu,\" jelasnya.(823)