Salah Sasaran, PNS dapat Jamkesmas

ARGA MAKMUR, BE - Pendataan masyarakat penerima Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) dipastikan kacau-balau. Pasalnya, kini terungkap sejumlah PNS dan pejabat pemerintah di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara (BU) diduga menjadi penerima program untuk membantu warga miskin itu. Kepala Desa (Kades) Karang Anyar II Kecamatan Arga Makmur, BU, Heriyanto mengakui adanya persoalan tersebut. Dikatakannya, pihaknya berharap tahun mendatang pendataan penerima Jamkesmas melibatkan pemerintah desa, seperti Kades, ketua RT, dan kepala dusun (Kadun). Karena, menurutnya, warga yang dinilai berhak menerima Jamkesmas itu perangkat desa sendiri. \"Kami harapkan penerima Jamkesmas tahun depan tidak dilakukan dengan cara \'tembak di atas meja\' saja. Tim pendataan melalui BPS harus ke lokasi mendatangi perangkat desa dan melihat langsung kondisi warga,\" kata Heriyanto. Menurut Heriyanto, hampir seluruh desa memiliki permasalahan yang sama, penerima Jamkesmas tak tepat sasaran. Katanya, seharusnya data yang sudah ada, BPS harus melapor kembali kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa bersama BPS bisa mengecek ulang data tersebut. Tahun-tahun sebelumnya, diakui Kades Hariyanto, dirinya tidak pernah terlibat melakukan pendataan penerima Jamkesmas tersebut. Tapi, kemudian ketika timbul permasalahan terkait salah sasaran, malah warga mengajukan protes kepada perangkat desa. \"Yang tahu keadaan warga, ya perangkat desa. Jadi mana yang harus mendapatkan dan mana yang tidak, perangkat desalah yang tahu,\" imbuhnya. Sayangnya, soal PNS dan pejabat penerima Jamkesmas tersebut, Kades Hariyanto enggan menyebutkan secara terbuka. Hanya dikatakannya, hal tersebut merupakan fakta yang terjadi saat ini. Katanya, PNS tak sepantasnya mendapat Jamkesmas, karena program itu untuk masyarakat miskin. Selain itu, PNS dan pejabat juga sudah mendapat asuransi kesehatan dari Askes. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten BU, Ir Sriwiyana Teguh Ananto MSi mengatakan, masalah tersebut akan diperbaiki. \"Kita akan cek ulang dan turun ke lapangan. Pengambilan data sebelumnya sudah dilakukan sesuai prosedur,\" katanya. (117)