Soal Batas, Rawan Konflik Sosial

Bengkulu, BE - Ketidakjelasan tapal batas antar kabupaten di sejumlah daerah rawan menimbulkan konflik sosial. Sehingga desa-desa yang berada di perbatasan antar kota/kabupaten tersebut rawan terjadi keributan, terutama pada Pemilu 2014 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Bengkulu Marihot Silalahi SH MH saat memandu penyuluhan hukum Kejaksaan RI dengan tema \"Kenali hukum, jauhkan hukuman\" di aula Hotel Bumi Endah, kemarin (19/11). Disebutkan Marihot, yag sangat rawan menimbulkan konflik adalah soal pertanahan. \"Sangat diperlukan ketegasan pemerintah mengenai tapal batas antar daerah tersebut, sebab masyarakat sangat membutuhkan kejelasan batas. Karena menyangkut masalah administrasi,\" ungkap Marihot. Ditambahkannya, Provinsi Bengkulu terdapat lima kabupaten yang masih bermasalah dengan tapal batas. Kelima kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Lebong ada dua desa dalam satu wilayah yakni Desa Padangbano dan Desa Renahjaya. Selain itu ada tiga kabupaten lain yang masih bermasalah terkait tata batas, yaitu antara Kabupaten Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur. Diketahui belum lama ini, Makamah Konstitusi (MK) telah menetapkan masalah tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan dengan kabupaten pemekaran yakni Kabupaten Seluma serta Kabupaten Kaur yang berada di ujang selatan Provinsi Bengkulu. Menurut Marihot, tentunya keputusan MK tersebut tetap sesuai dengan undang-undang pemekaran kedua kabupaten baru tersebut, sehingga gugatan Pemkab Bengkulu Selatan sebagai induk sudah ditolak. Setelah mendapat putusan tetap MK tersebut, pemerintah daerah perlu menindaklanjuti dengan memasang tanda perbatasan  yang memisahkan kedua kabupaten pemekaran tersebut, sehingga jelas diketahui masyarakat mengenai batas wilayah antara ketiga Kabupaten, sedangkan untuk tata batas Kabupaten Bengkulu Utara dan Lebong masih menunggu keputusan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Sementara itu, toko masyarakat Desa Padangbano, Maruf, yang menjadi perserta dalam sosialisasi kemarin mengatakan, situasi dan kondisi di tingkat masyarakat saat ini sangat terkendali dan tidak ada persoalan. Namun, pada tahun 2014 medatang dikhwatirkan banyak masyarakat dimanfaatkan sejumlah pihak untuk meraup keuntungan, dengan melakukan politisasi, sehingga bisa memicu konflik tengah  masyarakat. \"2014 mendatang tahun politik, sehingga tawan politisasi. Terutama di daerah perbatasan seperti kami, akan ada oknum yang memanfaatkan untuk meraup keuntungan,\" ungkapnya kepada jurnalis.(320)