Alumni D-IV Minta Tes CPNS Ditunda

BENGKULU, BE - Ditolaknya almuni AUP-Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta (STPJ) untuk mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), bakal berbuntut panjang. Sekitar 60 alumni AUP-STPJ wilayah Bengkulu, akan menghadap DPRD Provinsi, Komisi IV yang membidangi pendidikan dan Komisi I yang membidangi Kepegawaian.  Di sisi lain, jika mereka tidak diakomodir, mereka akan menggugat Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN). Ketua Alumni AUP-STPJ, Artison Guntina, mengatakan pihaknya akan mengadukan masalah tersebut ke Komisi IV dan Komisi I pada hari ini, Senin (23/9). \"Kami berharap, DPRD dapat menjembatani antara Alumni AUP-STPJ dengan BKD, agar kami bisa dikut sertakan mengikuti tes CPNS,\" ujarnya, didampingi rekan alumni lainnya dan para orang tua alumni, yang berkumpul disalah satu rumah alumni di Sawah Lebar. Dia bersikukuh, jika Diploma IV AUP-STPJ stara dengan Sarjana Strata Satu (S.1). Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1984 tentang penghargaan terhadap ijazah Diploma IV di bidang kepegawaian disebutkan pada pasal 1 bahwa ijazah Diploma IV diberikan penghargaan sama dengan ijazah Sarjana. Selain itu, dikuatkan dengan Surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:505/E/T/2011 tanggal 14 April 2011 perihal kualifikasi D.IV sama dengan S.1. Surat edaran tersebut ditembuskan ke Kemendagri, Jaksa Agung dan 8 Kepala Badan dan Lembaga Tingkat Nasional. \"Sekolah Tinggi Perikanan (STP) Jakarta adalah sekolah kedinasan milik pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian kelautan dan perikanan,\" jelasnya. Dia menegaskan, dengan dasar hukum tersebut, tidak ada alasan panitia tes CPNS Pemprov  Bengkulu untuk menolak pelamat Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, yang bergelar Sarjana Sain Terapan Perikanan (S.St.Pi), untuk menjadi peserta tes CPNS. \"Jika ini belum clear, kami menuntut agar panitia tes CPNS menunda pelaksanaan tes CPNS,\" jelasnya. Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Syafrianto Daud, dan Wakil ketua Komisi IV Hj Diana Komena SH, MH mengaku siap memfasilitasi alumni AUP-STP Jakarta, yang menempuh pendidikan dibiayai APBD dan APBN ini, agar persoalan ini cepat selesai. \"Kita siap memfasilitasi ini, untuk diselesaikan sebagaimana mestintya,\" kata Syafrianto. (100)