BIN Terima 151 CPNS

JAKARTA, BE - Badan Intelijen Negara (BIN) secara resmi mengumumkan formasi penerimaan  Calon Pegawai Negeri (CPNS) tahun ini, lewat situs resminya. Lumayan banyak. Institusi yang biasa melakukan operasi tertutup ini membuka lowongan 151 kursi CPNS. Rinciannya, untuk sarjana D3 dibutuhkan 4 orang saja. Untuk sarjana strata satu (S1) paling banyak, yakni 138 lowongan. Sedang untuk S2 hanya 9 kursi saja yang tersedia. Dari 138 kursi untuk jatah S1 itu, 30 di antaranya untuk sarjana intelijen. Rinciannya, untuk intelijen jurusan agen 16 kursi. Untuk intelijen jurusan analis tersedia 14 kursi. Untuk S1, jurusan yang dibutuhkan cukup beragam. Ada sarjana sastra Arab, Inggris, Jepang, Indonesia, dan sastra China. Untuk sarjana Ilmu Hukum dan Komunikasi paling banyak. Masing-masing 18 kursi. Sarjana sosiologi juga dibutuhkan, yakni 15 kursi. BIN menunggu lamaran peminat hingga 30 September 2013. Anggaran LJK Lebih Mahal Penyelenggaran rekrutmen CPNS dengan metode lembar jawaban kerja (LJK) lebih mahal ketimbang computer assisted test (CAT). Namun, sebagian besar daerah lebih senang menggunakan LJK dalam rekrutmen CPNS tahun ini. Seperti halnya di Bengkulu, 5 Pemkab yang menyelenggarakan CPNS lebih memilih metode LJK. Hanya Pemprov Bengkulu saja yang melaksanakan tes sistem CAT. \"Memang lebih banyak yang memilih LJK dibanding CAT. Sampai 10 September daerah yang bersedia melaksanakan CAT hanya 21, sedangkan pusat 49,\" ungkap Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS BKN, Aris Windiyanto. Dia membenarkan bila metode LJK memakan anggaran yang lebih banyak dibandingkan CAT. Selain itu transparansi CAT lebih teruji karena pelamar akan bisa langsung melihat hasil kerjanya. Namun, di masa transisi ini daerah masih diberikan kesempatan tetap menggunakan LJK. \"Mungkin banyak daerah yang sudah menganggarkan rekrutmen dengan LJK, sehingga lebih memilih cara lama tersebut. Itu sebabnya pemerintah memperketat pengawasannya agar hasil rekrutmennya benar-benar objektif dan transparan,\" beber mantan Karo Humas BKN ini. (**)