RESES merupakan salah satu agenda penting yang dilakukan anggota DPRD Kota untuk menyerap aspirasi warga. Seperti yang pernah dilakukan salah satu anggota Komisi I DPRD Kota, Maras Usman SSos pada tanggal 16 Januari 2013 yang lalu. Kegiatan ini berlangsung di halaman Kantor Camat Ratu Samban. Reses tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Bengkulu, Sawaludin Simbolon SSos. Selain Maras Usman, ikut hadir anggota Dapil I yakni Hendrik Hutagalung, Leni Haryati Jhon Latief, Suimi Fales, Rindra Ginting dan Sofyan Hardi. Sementara moderator kegiatan adalah Camat Ratu Samban, M Nasir. Dalam kesempatan ini masalah yang paling banyak dikeluhkan adalah infrastruktur yakni jalan rusak, bantuan sumur bor, pendidikan hingga kesehatan. Warga RT 1 Anggut Bawah, Sri Maryani, mengeluhkan minimnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Saat di lingkungannya ada warga yang positif mengidap demam berdarah dengue (DBD), Dinas Kesehatan Kota Bengkulu tidak langsung turun untuk melakukan penyemprotan. Saat itu Dinas Kesehatan menyatakan tidak memiliki dana untuk fogging. ”Saat kami minta fogging di lingkungan kami, permintaan itu tidak dipenuhi. Masa sudah positif DBD tidak ada penyemprotan, mestinya masalah ini harus diutamakan,” ujarnya. Warga anggut lainya, Ika Puspitasari mengeluhkan jalan rusak dan drainase tidak lancar. ”Drainase di dekat rumah kami itu, kalau hujan selalu banjir. Airnya masuk ke rumah. Berulang kami minta, dilakukan perbaikan, baik melalui kelurahan maupun P2KP, namun hingga saat ini belum ada realisasinya,” jelasnya. Hal serupa disampaikan oleh warga Rt 3 Kelurahan Belakang Pondok, Sukronhadi. ”Hampir 80 persen siring di daerah kami itu mampet dan mengalami pendangkalan siring. Kedua hal itulah yang menjadi penyebab utama banjir. Ditambah lagi luapan air dari pelataran parkir Mega Mall. Kalau sudah hujan besar, daerah kami itu pasti menjadi langganan banjir. Kami meminta agar pemerintah secepatnya mengusulkan pembangunan infrastruktur serta perbaikan drainase. Semoga kalau ditangani dengan baik, masalah ini bisa cepat diatasi,” sampainya. Tak hanya itu, soal pungutan liar (pungli) di sekolah juga menjadi sorotan masyarakat. Mereka menganggap pemerintah tidak serius menaggani kasus pungli di sekolah-sekolah “Banyak Kepala sekolah diduga melakukan pungli. Saat ini sudah dipanggil aparat, namun belum ada sanksi bagi oknum, apakah dihentikan, dicopot atau tahan,” beber Sukronhadi. Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Bengkulu, Hj Leni Jhon Latief menuturkan pihaknya menampung seluruh aspirasi masyarakat. Untuk perbaikan infrastruktur akan diusulkan ke dinas tehnis untuk masuk ke APBD 2013. Namun tidak semua infrastruktur yang dikeluhan masyarakat langsung dibangun. ”Karena dana yang ada terbatas, pembangunannya melalui skala prioritas. Kami akan berjuang agar masukan Bapak dan Ibu bisa dibangun di 2013,” ungkapnya. Sementara itu terkait penolakan fogging DBD, warga melaporkannya ke DPRD. Untuk fogging sudah menjadi kewajiban Dinas Kesehatan. ”Kasus DBD di Bengkulu terus meningkat. Sementara anggaran yang dikucurkan tak mencukupi dari kasus yang terjadi. Kami harap Dinas Kesehatan bisa tanggap terhadap kasus seperti ini. Prosedur pengajuan fogging dari Puskesmas lalu diusulkan ke Dinas Kesehatan. Bila Dinas Kesehatan tidak kooperatif masyarakat bisa mengadukan ke DPRD,” terang anggota Komisi I DPRD Kota, Maras Usman. Suimi Fales dari Komisi III yang pernah duduk di Badan Anggaran menuturkan bahwa bila masih terjadi pungli, maka pemerintah tidak menjalankan amanah UU Sisdiknas tahun 2003. Pasalnya dalam UU tersebut khususnya di pasal 40 (1) disebutkan anggaran pendidikan wajib dianggarkan 20 persen dari APBD dan APBN. ”Bila anggaran 20 persen anggaran pendidikan di Kota Bengkulu ini dipenuhi, maka jelas tidak akan ada pungli lagi. Sementara saat ini di KUPPAS hanya Rp 35 miliar atau cuma 5 persen yang dianggarkan. Dengan demikian, APBD Kota Bengkulu ini sebenarnya melanggar amanah Undang-undang. Hal inilah yang kemudian menyebabkan munculnya pungli tersebut. Saat ini banyak sekolah dan komite mengupayakan jalan keluar dengan mencari dana tambahan,” katanya. Diakui Sumi Fales masalah pendidikan mendapat banyak sorotan warga. Untuk itu dirinya dan anggota DPRD Kota Bengkulu yang lain terus berupaya agar anggaran pendidikan ditambah, setidaknya mendekati angka 20 persen seperti yang diamanatkan dalam undang-undang.
Mendengar Aspirasi Pedagang dan Mahasiswa Sementara itu, derasnya aspirasi dari pedagang dan mahasiswa mengenai upaya penataan Pasar Percontohan Nasional (PPN) Panorama, membuat Koordinator Komisi I DPRD Kota, Irman Sawiran SE, berinisiatif membentuk panitia khusus (Pansus). Pansus ini dinilainnya adalah langkah yang paling efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di pasar tersebut. “Pansus itu sudah mendapat persetujuan dari Walikota untuk di adakan. Kita tinggal mematangkannya di Banmus (Badan Musyawarah),” sampainya.
Pansus ini, lanjutnya, diharapkan dapat mengungkapkan berbagai persoalan yang ada di pasar tersebut. Setelah mengetahui dimana letak akar persoalannya, maka diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelasikan persoalan yang muncul di pasar tersebut. “Dengan demikian, pemerintah pusat dapat melihat komitmen keseriusan kita dalam menata pasar. Sehingga mereka berkenan untuk memberikan bantuan dana pembangunan tahap III,” tukasnya. (009/247)