Asuransi DPRD Jadi Temuan BPK

KEPAHIANG, BE - Rupanya Pajak Penghasilan (PPh) di lingkungan Sekretariat DPRD Kepahiang juga menjadi temuan BPK RI. Terbukti dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut, BPK merekomendasikan agar Sekretaris DPRD Kepahiang menarik Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp 52.372.875 dari PT Asuransi Bosowa Periskop. Sayangnya rekomendasi tidak bisa direalisasikan, karena perusahaan asuransi bebas pajak. Sekwan Kepahiang Andri Valentina MSi melalui Kabag Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Dewan, Drs M Syafe\'i dikonfirmasi tidak menampikkan temuan BPK soal PPh asuransi seperti perhitungan sesuai pasal 21 sebesar Rp 52.372.875. \"Temuan BPK menyangkut PPh itu merupakan asuransi tahun anggaran 2012 lalu, yang mana pada waktu itu anggota DPRD Kepahiang ini mendapatkan pelayanan asuransi dari PT Asuransi Bosowa Periskop,\" ujar Syafe\'i. Dikatakannya, mengenai rekomendasi BPK RI agar menarik PPh senilai Rp 52.372.875 tidak bisa diwujudkan. Karena sesuai dengan keterangan dari kantor pajak, bahwa perusahaan asuransi tidak dikenakan pajak seperti halnya PPh. \"Awalnya ketika mengetahui temuan itu, kita langsung menyurati PT Bosowa. Tapi perusahaan tidak bisa memberikan PPh mengingat perusahaan asuransi memang bebas pajak,\" jelasnya. Menuruntya, pihaknya juga sudah bertanya dengan beberapa instansi terkait, termasuk mengumpulkan aturan-aturan yang ada. Dari sana memang jelas bahwa perusahaan asuransi tidak kena pajak, kalaupun ada itu individunya. \"Dengan demikian akhirnya kitapun tidak bisa menarik PPh yang sudah menjadi rekomendasi dari BPK. Maka dari itu sejak awal tadi saya katakan, tidak bisa memenuhi rekomendasi BPK itu,\" katanya. Dijelaskannya, terkait hal ini juga pihaknya telah menyurati BPK RI, yang isinya tidab dapat merealisasikan rekomendasi penarikan PPh senilai Rp 52.372.875 dari PT Asuransi Bosowa Periskop. \"Alasan tidak bisa direalisasikan rekomendasi BPK RI itu juga sudah kita terangkan dalam surat. Yang jelas kita sudah menindaklanjuti temuan itu, sayangnya terkait PPh ini tidak bisa disetorkan ke kas daerah,\" tandasnya. (505)