Pemkab Talangi Biaya Raskin?

TAIS, BE-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma tahun depan berencana memberikan aloaksi anggaran biaya operasional pembagian beras miskin (Raskin). Hal ini dimaksudkan agar kebijaksanaan panitia menaikkan harga Raskin untuk menalagi biaya operasional tak lagi dilakukan. “Kita akan mengupayakan di tahun 2014 mendatang akan diusulkan, namun harus disesuaikan terlebih dahulu dengan keuangan pemerintah seluma,” tegas Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekkab) Seluma, Drs Mulkan Tajudin MM, kepada wartawan. Menurut Mulkan, rencana itu, terlebih dahulu akan dibahas dan dimintakan persetujuan dari DPRD Seluma. Pasalnya, ini juga menjadikan keluhan dari beberapa pihak kecamatan yang meras keberatan dengan meminta biaya tambahan kepada sejumlah penerima raskin yang berlokasi jauh dari kecamatan dan membutuhkan waktu yang cukup lama hingga sampai ke desanya. Dicontohkan Mulkan, seperti di kecamatan Semidang Alas (SA), Air Periukan dan Sukaraja, akibat jarak tempuh pembagian Raskin yang jauh, hingga terpaksa ada biaya operasional tersendiri. Padahal, katanya, selama ini tidak ada anggaran terkait hal tersebut. Di beberapa kecamatan inilah beberapa desa sangat jauh dan sulit ditempuh, sehingga wajar Pemkab berupaya memberikan anggarkan. “Atas dasar inilah kita akan mengupayakan penggaaran dana oprasional ini,”terang Sekda Keluh sekda juga, tim raskin tersebut bertugas untuk menyalurkan raskin. Kemudian bertugas untuk menjaga raskin di desa karena kadang ada raskin yang belum ditebus oleh warga di desa. Sedangkan harga raskin dari Bulog Bengkulu sudah ditetapkan seharga Rp 1.600 per kg. Bahkan, berminggu-minggu baru dijemput warga. Sehingga sudilah kiranya kepada DPRD Seluma. Terlepas dari itu, selain untuk oprasinal raskin dibutuhkan juga dana anggaran untuk membangun kantor lurah. Saat ini ada sebanyak 17 kelurahan baru di Kabupaten Seluma yang masih menggunakan fasilitas balai desa. Sehingga belum memadai dan tidak mendukung untuk menjalankan pemerintahan di tingkat kelurahan. “Satu per satu pembagunan akan dilakukan. Namun juga harus disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah seluma sendiri,” kata Sekkab.(333)