Kepolisian dan Peradilan Paling Rawan Suap

JAKARTA - Survei Global Corruption Barometer (GCB) 2013 oleh Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan terdapat delapan jenis layanan publik yang rawan suap di Asia Tenggara. Di antaranya layanan bidang pendidikan, peradilan, medis dan kesehatan, kepolisian, catatan sipil dan perizinan serta pajak. Selain itu juga pada layanan listrik, air, telepon dan layanan pertanahan. \"Saat ini suap paling banyak dilakukan untuk pelicin urusan dari layanan-layanan publik itu,\" kata Sekjen TII Dadang Trisasongko dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Selasa, (9/7). Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki presentasi berbeda dalam survei terkait suap itu. Untuk negara Kamboja, layanan tertinggi rawan suap adalah kepolisian dan peradilan. Masing-masing sebesar 65 persen. Di Indonesia yang tertinggi juga kepolisian, yakni sebesar 75 persen. Disusul peradilan sebesar 66 persen. Di beberapa negara tetangga lainnya, indikasi rawan suap ini masih dalam tahap rendah dibanding Kamboja dan Indonesia. Di Malaysia, rawan suap terbilang rendah secara umum. Tertinggi di kepolisian sebesar 12 persen dan peradilan 8 persen. Di Filipina pun demikian. Tertinggi rawan suap adalah kepolisian. Disusul layanan catatan sipil dan perizinan sebesar 14 persen. Sedangkan di Thailand tertinggi adalah kepolisian dengan jumlah 37 persen. Terakhir di Vietnam tertinggi juga rawan suap di layanan institusi kepolisian dengan jumlah 48 persen. Disusul layanan kesehatan dengan rawan suap sebesar 22 persen. \"Rawan suap ini terjadi 20 persen sebagai hadiah ucapan terimakasih, 10 persen dilakukan untuk dapatkan layanan yang lebih murah, 55 persen karena ingin mempercepat layanan dan 15 persen dilakukan karena itu satu-satu cara peroleh layanan,\" kata Dadang. (flo/jpnn)