Dinkesos “Kelabakan” Data BLSM

BENGKULU, BE - Dinas Kesejahteraan Sosial (Dinkesos) Provinsi Bengkulu, hingga kemarin belum memiliki data masyarakat calon penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).  Sehingga mereka \"kelabakan\" saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi IV DPRD Provinsi. \"Kami secara resmi belum menerima data calon penerima BLSM dari pusat, sehingga belum tahu data mana yng akan digunakan,\" ujar Kepala Diskessos Harnyoto. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Parial SH, dikuti anggota Rahimandani MA, Ihsan Nahromi Lc, Syafrianto Daud SSos, dan Lenny Raflesia. Haryoto mengatakan BLSM akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Sedangkan tugas Dinas Kesejahteraan Sosial, hanya akan memantau proses penyaluran BLSM. \"Beda dengan penyaluran Raskin, disalurkan langsung melalui perangkat kecamatan hingga desa. tapi, kalau BLSM hanya melalui PT Pos Indonesia,\" tegasnya. Dia mengatakan, jika terjadi kesalahan data atau tidak tepat pada data penerima BLSM, maka pihaknya tidak bisa merubah data tersebut. Sebab kewenangan merubah data adalah pemerintah pusat. \"Data itu nanti dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Pembangunan Kesehatan), namun data ini banyak kriteria, ada Rumah Tangga Miskin, ada Rumah Tangga Sangat Miskin, ini yang akan kami perjelas ke pusat, sebab kita belum mendapatkan petunjuk,\" katanya. Anggota Komisi IV  Rahimandai MA, mempertanyakan pelaksanaan BLSM yang belum memiliki data valid. Hal ini bertolak belakang dengan instruksi presiden, yang baru menaikkan harga Bahan Bakar Minyak, jika data BLSM valid.  \"Ternyata di daerah sampai saat ini tidak tahu data penerima BLSM. Sangat tolak belakang dengan presiden.   Presiden mengatakan belum menaikkan BBM kalau BLSM belum bisa dibagikan,\" katanya. \"Tapi kemnyataannya Dinas Kesejahteraan Sosial tidak tahu,\" tegasnya. Sementara itu, Ketua Komisi IV Parial SP mengatakan sebelumnya telah memanggil Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi. Dalam laporan Biro Kesra, data penerima BLSM sekitar 121.500. Dengan demikian, dia menyimpulkan belum ada koordinasi dan pembuatan tim penyalur atau tim pengawas BLSM dari Pemprov yang, harusnya dimotori oleh gubernur. \"Kita sangat sayangkan kenapa Dinkesos belum punya data, sedangkan Kesra telah memiliki data. Kita minta semua SKPD terkait agar lebih aktif lagi mencari informasi ke pusat, kita berharap data BLSM ini tepat sasaran,\" tegas Parial. (100)