PKS Keberatan Spanduk Diturunkan

BENGKULU, BE - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keberatan dengan Gubernur H Junaidi Hamsyah dan Wakil Bupati Kepahiang, Bambang Sugianto yang akan menurunkan spanduk-spanduk PKS, terkait dengan penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dia mengatakan, spanduk-spanduk tersebut adalah bagian dari menyuarakan aspirasi rakyat. \"Kami menyuarakan apa yang terjadi dikalangan masyarakat, bahwa mayoritas masyarakat menolak kenaikan harga BBM. Sehingga apa urusannya mau menurunkan spanduk PKS,\" ujar Ketua Fraksi PKS di DPRD Provinsi Lukman SP, kemarin. Lukman mengatakan tidak ada salahnya PKS memasang spanduk penolakan kenaikan harga BBM. Terlerlalu berlebihan jika spanduk-spanduk tersebut dianggap sebagai bentuk provokasi pada masyarakat. \"Persoalannya, jika memang tempatnya salah, dimana tempat yang benar. Kalau memang harus izin, kenapa spanduk-spanduk yang lain juga dibiarkan tanpa izin,\" tegasnya. Dia mengatakan tidak hanya kali ini saja, PKS memasang spanduk penolakan kenaikan harga BBM. Tahun sebelumnya, dia mengatakan PKS juga melakukan hal yang sama. \"Kenaikan harga BBM itu kebijakan DPP PKS, sehingga kader di daerah harus mengamankannya,\" tegas Lukman. \"Saya kira memang spanduk lebih tertib, dibandingkan aksi anarkis,\" katanya. Sebelumnya, Wakil Bupati Kepahiang Bambang Sugianto saat rapat dengan Gubernur H Junaidi Hamsyah di Setda Pemprov mengatakan jika mengkhawatirkan pemasangan spanduk penolakan kenaikan harga BBM oleh PKS, hingga kepelosok desa. Karena dianggap bisa memprovokasi masyarakat. \"Saya selaku PDIP dulu juga begitu (pasang spanduk penolakan). Tapi sekarang, PKS juga melakukan. Masalahnya, kader PKS ini lebih militan dibanding PDIP,\" katanya. Gubernur H Junaidi Hamsyah menanggapi, jika memang pemasangan spanduk PKS tidak memiliki izin, Pemda setempat agar mengerahkan Satpol PP untuk mencopot spanduk-spansuk tersebut. \"Kalau memang tidak ada izin, gerakkan Satpol PP untuk mencopotnya,\" kata gubernur. (100)