Menurut HPMPI, jangan sampai terdapat program dengan tujuan dan sasaran pasar serupa yang justru saling beririsan atau melemahkan program Pertashop yang telah lebih dahulu dibangun.
Sinkronisasi diperlukan agar kebijakan pemerintah terkait distribusi energi memiliki satu arah yang jelas, efisien, dan berkelanjutan.
Persoalan lain yang disampaikan kepada Komisi XII DPR RI adalah maraknya penjualan BBM bersubsidi secara eceran di luar lembaga penyalur resmi.
HPMPI menilai praktik tersebut bukan hanya berdampak terhadap keberlangsungan Pertashop, tetapi juga berpotensi mengganggu ketertiban distribusi, keselamatan, kualitas produk, ketepatan takaran serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan BBM bersubsidi.
HPMPI meminta pemerintah bersama aparat dan pemerintah daerah melakukan pengawasan serta penegakan aturan secara konsisten.
Pada saat yang sama, Pertashop yang telah memenuhi persyaratan teknis, administrasi dan keselamatan harus diperkuat posisinya sebagai lembaga penyalur resmi.
HPMPI meminta pemerintah daerah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap keberlangsungan Pertashop.
Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan usaha, pengawasan terhadap penjualan BBM subsidi secara ilegal, kepastian kebijakan daerah serta kemudahan dan penyederhanaan proses perizinan yang tetap memperhatikan aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan.
HPMPI juga mengusulkan agar persyaratan lingkungan bagi lembaga penyalur dengan kapasitas relatif kecil, termasuk di bawah 20 kiloliter, dapat diterapkan secara lebih proporsional terhadap skala dan tingkat risiko usaha tanpa mengurangi standar keselamatan dan perlindungan lingkungan.
Pertashop juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Oleh karena itu, HPMPI berharap pemerintah daerah dapat memberikan timbal balik melalui pembinaan, perlindungan usaha, kemudahan perizinan serta dukungan terhadap keberlanjutan operasional Pertashop.
Salah satu aspirasi utama HPMPI adalah agar pemerintah bersama Pertamina membuka peluang yang lebih luas bagi Pertashop yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh penugasan penyaluran BBM tertentu maupun BBM bersubsidi.
Selain itu, HPMPI meminta adanya mekanisme dan jalur yang jelas bagi Pertashop yang layak secara teknis, administratif, keselamatan dan ekonomi untuk meningkatkan status menjadi SPBU Kompak.
Prioritas dapat diberikan kepada Pertashop yang beroperasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), wilayah perdesaan, serta daerah yang masih jauh dari lembaga penyalur BBM resmi.
“Kami tidak meminta seluruh Pertashop serta-merta diberikan BBM subsidi. Yang kami harapkan adalah adanya mekanisme yang adil, terukur dan berbasis kelayakan. Pertashop yang memenuhi standar, berada di wilayah yang membutuhkan dan memiliki rekam jejak baik sudah selayaknya diberikan kesempatan untuk berkembang,” tegas Steven.
HPMPI menegaskan bahwa persoalan Pertashop tidak semata-mata merupakan persoalan bisnis para pemilik outlet.