OPINI - Seringkali kita menyaksikan sebuah fenomena paradoks dalam tata kelola pemerintahan: sebuah program dirancang dengan anggaran besar dan kajian akademik yang mendalam, namun justru disambut dengan gelombang amarah saat dilempar ke masyarakat. Mengapa kebijakan yang secara teknokratis dianggap “sempurna” bisa gagal total di tangan publik?
Jawabannya terletak pada kegagalan komunikasi. Para pejabat negara seharusnya memahami bahwa ada dua pilar utama dalam menyampaikan kebijakan: bahasa yang “benar” dan bahasa yang “tepat”.
Bahasa yang “benar” bersifat teknis; ia merujuk pada aturan hukum, logika anggaran, dan validitas data. Ini adalah bahasa meja rapat.
Namun, saat kebijakan tersebut melangkah keluar gedung pemerintahan, ia wajib dibalut dengan bahasa yang “tepat” yakni bahasa yang merujuk pada konteks sosial, situasi ekonomi, dan yang paling penting: perasaan publik.
Kesenjangan Substansi dan Persepsi
Saya mengamati, banyak program pemerintah yang secara teknokratis sudah sangat matang, namun akhirnya “mati” karena dieksekusi dengan gaya komunikasi yang usang. Terjadi jurang lebar antara Substansi (apa yang dikerjakan) dan Persepsi (apa yang dirasakan rakyat).
Pejabat kita seringkali terlalu asyik dengan “Bahasa Langit” yang legalistik dan kaku. Akibatnya, sesuatu yang secara hukum benar, jika disampaikan dengan cara yang tidak tepat (tanpa empati dan momentum yang pas), akan berubah menjadi sebuah kesalahan besar di mata publik.
Pentingnya Manajemen Momentum
Satu lagi penyakit kronis dalam komunikasi publik kita adalah keterlambatan. Penjelasan seringkali baru muncul saat narasi liar sudah memenuhi ruang digital dan amarah publik sudah terlanjur meledak. Ketika kepercayaan (trust) sudah runtuh, penjelasan secanggih apa pun akan terlihat seperti pembelaan diri yang reaktif dan berantakan.
Di era transparansi radikal seperti sekarang, pejabat publik tidak boleh lagi hanya menjadi administrator, tapi juga harus menjadi komunikator yang humanis. Kita harus berhenti membanjiri rakyat dengan angka-angka kering, dan mulai berbicara dengan bahasa yang menyentuh realitas piring nasi mereka.
Sudah saatnya kita memastikan bahwa setiap kebijakan yang “benar” di atas kertas, juga tersampaikan secara “tepat” di hati masyarakat. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak diukur dari ketuk palu di ruang sidang, melainkan dari sejauh mana rakyat merasa kebijakan tersebut adalah solusi, bukan beban