Memonitor Tata Kelola Pemerintahan

SEJUMLAH anggota Komisi I DPRD Kota Bengkulu cukup aktif dalam memonitor tata kelola pemerintahan. Salah satu yang pernah dipantau adalah mengenai turunnya nilai kontrak parkir zona 6 di kawasan Pasar Percontohan Nasional (PPN) Panorama, dari Rp 900 juta di tahun 2012 menjadi Rp 776 juta pada tahun ini. Sebagaimana yang disampaikan Wehelmi Ade Tarigan SH. “Kami mempertanyakan mengapa kontrak parkir di zona 6 itu bisa berkurang, padahal 2012 lalu sudah mencapai Rp 900 juta pertahunnya,” tanya Wehelmi. Ia menegaskan, semestinya kontrak parkir dikawasan itu semakin meningkat dari tahun ketahun, bukan malah turun seperti yang terjadi saat ini. Prediksi kenaikan itu seiring dengan semakin lapang lahan perpakiran. Karena hampir 8 bulan di tahun 2012 lalu banyak lahan parkir terpakai untuk pembangunan lapak penampungan sementara pedagang, karena PPN tahap II tengah dikerjakan. Namun saat ini semua lapak sementara itu sudah tidak ada lagi, tetapi anehnya kontrak parkir malah turun drastis dari tahun sebelumnya. “Semestinya tahun ini Dishubkominfo bisa menaikkan menjadi Rp 1 miliar, tapi mengapa malah turun?” ujarnya. Pihaknya sangat menyayangkan adanya penurunan kontrak parkir yang turun signifikan tersebut. Karena tahun ini Dishubkominfo ditargetkan PAD dari sektor retribusi perparkiran mencapai Rp 5 miliar. Jika pengelolaan parkir tidak beres, bukan tidak mungkin target PAD tersebut tidak akan tercapai. “Kalau seperti itu pengelolaannya bagaimana target Rp 5 miliar bisa tercapai,” sesalnya. Selain itu, Wehelmi juga mencurigai penunjukkan pengelola parkir di zona 6 itu tanpa dilakukan tender, melainkan penunjukan langsung dari pihak Dishubkominfo. Sehingga kuat dugaan ada permainan, apalagi adanya penurunan nilai kontrak dalam jumlah besar. “Seharusnya dilakukan tender. Jika hanya penunjukan langsung, kuat dugaan ada pihak yang bermain,” tegasnya. Di bagian lain, Kadis Hubkominfo kota Bengkulu melalui kasi Sarana dan Prasarana, Firdaus MZ membantah ada permainan dalam kontrak parkir tersebut. Menurutnya, terjadinya penurunan harga berdasarkan kajian pihaknya, karena Rp 900 juta yang disanggupi oleh CV Tiga Saudara tahun lalu ternyata tidak mampu melunasinya.  “Saya tegaskan tidak ada permainan dalam hal perparkiran,” bantahnya. Disinggung soal CV Sakinah yang mengelola parkir zona merupakan penunjukan langsung tanpa tender, Firdaus menjelaskan hal tersebut dikarenakan CV Sakinah sudah memenuhi persyaratan dan telah menyanggupi tentang kontrak lahan parkir tersebut.  Kendati demikian, sejauh ini MoU antara Dishubkominfo Kota dengan CV Sakinah hingga saat ini belum juga dilakukan.  Karena masih ada beberapa persyaratan yang akan dipenuhi oleh CV Sakinah. “Pada awalnya direncanakan tanggal 1 Maret lalu penandatangan MoU, namun karena ada persyaratan yang mau dilengkapi lagi, sehingga ditunda hingga 1 April mendatang,” tandas Firdaus. Menyinggung Soal Perbaikan Gedung Dinkes Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Norman Sohardi SE juga pernah memantau langsung tata kelola Dinas Kesehatan (Dinskes) Kota yang menurutnya cukup terganggu dengan rendahnya fasilitas gedung yang mereka miliki. Sehingga gedung itu baginya memerlukan renovasi. Mengingat, kerusakan gedung itu sudah sangat banyak sehingga terkadang menyebabkan arsip-arsip penting berserakan dilantai. “Setelah kami lihat, kami juga mendukung pengajuan usulan dana tersebut, karena sudah tidak layak jika 1 MCK untuk 100 orang, dan kita juga akan malu ketika kondisi halaman kantor ini masih tanah yang menjadi becek dan berlumpur saat turun hujan,” terangnya. Namun ia meminta pihak Dinkes meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar kesehatan masyarakat kota Bengkulu semakin membaik. “Kalau anggarannya kurang, kami juga berharap agar Dinkes mengajukan penambahan, karena anggaran selama ini belum cukup hingga akhir tahun, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun belum maksimal. Karena itu kami juga meminta tingkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” pintanya. Menyoroti 100 Hari Pemerintahan Helmi-Linda Disisi lain, Koordinator Komisi I DPRD Kota Bengkulu, Irman Sawiran SE memberikan penilaiannya terhadap 100 hari perjalanan pemerintahan Helmi-Linda. Baginya, meski tak bisa menjadi tolak ukur, namun secara umum, gerak 100 hari pasangan tersebut telah memberikan warna baru dalam pemerintahan Kota Bengkulu. \"Dalam hal penerangan kota, membudayakan gotong royong di kalangan warga, upaya meningkatkan keamanan masyarakat dengan mengaktifkan pos ronda, ini merupakan langkah maju. Langkah-langkah ini harus mereka pertahankan dan harus mereka tingkatkan lagi dimasa-masa mendatang,\" ujarnya. Namun beberapa kekurangan yang ada, lanjutnya, seperti belum tuntasnya persoalan PDAM dan belum selesainya masalah pasar, menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera diselesaikan oleh pemerintahan Helmi-Linda. \"Keruhnya air PDAM masih dikeluhkan warga. Dan masalah pasar itu jangan dibiarkan berlarut-larut, karena menyangkut priuk nasi banyak orang,\" tukasnya. Kedepan, ia berharap pemerintahan Helmi-Linda dapat menyolidkan jajaran dinas-dinas dan instansi dibawah mereka. Sebab, ditegaskan Irman, 100 hari senyatanya hanyalah awal konsolidasi yang dilakukan kepemimpinan baru ini untuk menghadapi tugas-tugas berat yang harus mereka selesaikan di masa yang akan datang. \"Grand design pembangunan Helmi-Linda harus lebih jelas dan tegas dimasa-masa yang akan datang. Usai 100 hari ini, mereka harus lebih menggebrak,\" pungkasnyab