Model ini tidak hanya menahan erosi dan meningkatkan daya serap air, tetapi juga memperbaiki hubungan masyarakat dengan kawasan hutan yang selama ini kerap diposisikan sebagai wilayah terlarang tanpa manfaat langsung.
Namun pendekatan berbasis masyarakat tidak akan berjalan tanpa pembenahan tata kelola. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pengelola hutan menjadi kebutuhan mendesak, terutama di kawasan rawan perambahan.
Moratorium izin di wilayah kritis, penertiban batas kawasan, serta penguatan pengawasan berbasis teknologi perlu dipercepat. Bukti visual berupa rekaman aktivitas pembalakan liar menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi alat efektif, asalkan diikuti kemauan politik dan koordinasi lintas lembaga.
Dalam konteks ini, pemerintah provinsi memegang peran strategis sebagai penghubung antara kepentingan kabupaten dan kebijakan nasional.
Ketegasan dalam merespons kerusakan hutan bukan semata soal kewenangan administratif, melainkan tentang keberpihakan pada masa depan ekologis NTB.
Tanpa hutan yang sehat, pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pariwisata akan selalu dibayangi risiko bencana yang berulang.
Pembalakan liar di Sumbawa, Bima, dan Dompu adalah cermin pilihan pembangunan. Apakah hutan diperlakukan sebagai sumber daya yang habis ditebang, atau sebagai penyangga kehidupan yang harus dijaga bersama.
Menjaga hutan berarti menjaga air, tanah, pangan, dan keselamatan manusia. Di sanalah ujian kepemimpinan dan kebijakan publik benar-benar dimulai.(**)