Kemudian, menurut Heru, bagi Organisasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, sistem EDIT akan memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Data yang tersaji secara cepat akan membantu pimpinan daerah dalam mengambil keputusan strategis.
Termasuk menjaga kualitas laporan keuangan demi mempertahankan atau meningkatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Kemudian, bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sistem tersebut akan menjadi auditee (pihak yang diperiksa), OPD tidak lagi perlu merasa takut. Sebab, EDIT menyediakan mekanisme konsultasi dan pembinaan yang bersifat real-time.
Jika ada potensi kesalahan administrasi, sistem akan memberikan peringatan dini sehingga perbaikan bisa segera dilakukan.
"Muara dari semua perbaikan ini adalah pelayanan publik. Dengan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, kebocoran anggaran dapat diminimalisir, memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik," tegasnya.
Disisi lain, Heru mengatakan, saat ini sistem EDIT sedang dalam tahap perancangan intensif. Sebab, proyek ini bukan sekadar aplikasi. Melainkan sebuah transformasi budaya kerja yang didukung oleh kepemimpinan strategis.
"Target kami, dalam dua tahun ke depan, sistem ini sudah terimplementasi penuh. Ini bentuk komitmen kami untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani," pungkas Heru.