BENGKULU, BE - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu kembali mengeluarkan data yang mengejutkan, yakni utang yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bengkulu terhitung 2011 hingga saat ini mencapai Rp 5,42 miliar. Utang tersebut berasal dari kontrak kerjasama yang dilakukan Dinas PU kepada kontraktor dalam mengerjakan beberapa ruas jalan dalam Kota Bengkulu. Rinciannya yakni utang kepada CV Daya Bangun Utama atas kekurangan bayar pekerjaan peningkatan jalan Pemantang 3B sebesar Rp 7,7 juta, utang kepada CV Fherny Indah atas kekurangan bayar peningkatan jalan Budi Utomo 4 sebesar Rp 7,2 juta, utang kepada CV bermani Jaya atas kekurangan bayar pekerjaan pembangunan kantor bencana kota Bengkulu Rp 14,8 juta, utang kepada CV
Harshandy atas kekurangan bayar pekrjaan paket I Hotmix 1,481 miliar, utang kepada CV PDS Membangun atas kekurangan bayar peningkatan jalan Hibrida X Rp 33,9 juta, dan utang kepada PT Jati Luhur atas kekurangan bayar pekerjaan paket I Hotmix DPPID sebesar Rp 2,092 miliar. Selain itu, juga ada utang kepada CV Retabing atas kekurangan bayar pekerjaan paket II Hoptmix DDIPD sebesar Rp 1,708 miliar, kepada CV Sepadan atas kekurangan bayar pekerjaan peningkatan jalan RE Martadinata 10 sebesar Rp 59,150 juta dan utang kepada CV Geo Persada atas kekurangan bayar pekerjaan pengawasan pipa sebesar Rp 18 juta.
Dikonfirmasi, sekretaris Dinas PU Suharjo ST membantah utang yang dimiliki Dinas PU tersebut. Bahkan ia mengklaim sejauh ini PU tidak memiliki hutang kepada siapa pun, namun sebaliknya ada beberapa rekanan yang berutang kepada PU.
\"Setahu saya Dinas PU kota tidak memiliki utang sebesar itu, yang ada malah kontraktor yang berutang sama kita, karena terjadi kelebihan membayar,\" kata Siharjo saat ditemui dikantornya, kemarin.
Namun untuk lebih detilnya, ia menyarankan agar lanagsung menanyakan hal tersebut kepada Kepala Dinas PU, karena menurutnya kepala Dinas yang mengetahui segala persoalan di Dinas PU tersebut.
\"Setahu saya tidak ada utang, tapi untuk jelasnya silahkan tanya langsung ke Kadis, tapi hari ini ini pak Kadisnya sedang tidak berada berada ditempat,\" ungkapnya. Kedepannya pihaknya juga berusaha mencari tahu terkaiot data yang dikeluarkan BKP tersebut, agar tidak terjadi miss komunikasi antara Pemkot dengan BKP.(400)