DPD Tambah Wewenang, Buka Peluang Menyimpang

Rabu 24-04-2013,21:20 WIB

Reporter : Rajman Azhar

Editor : Rajman Azhar

JAKARTA - Pengamat politik dari The Indonesian Institute, Hanta Yudha mengingatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar lebih berhati-hati dengan kewenangannya saat ini pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Kalau tidak bersikap hati-hati dengan kewenangan itu, maka anggota DPD dengan sendirinya akan sama dengan sebagian anggota DPR yang terjerat kasus korupsi.

\"Di balik Kewenangan DPD yang baru saja dipulihkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tersimpan satu potensi negatif yakni perilaku koruptif,\" kata Hanta dalam acara Dialog Negara bertema \'Membludaknya Caleg DPD RI. Ada Apa?\' di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (24/4). Potensi anggota DPD berperilaku koruptif, lanjutnya, antara lain bersumber dari kewenangan yang dimilikinya terkait pembahasan keuangan daerah dengan pemerintah dan dalam proses pembentukan daerah otonomi baru. \"Anggota DPD relatif punya bargaining disaat membahas keuangan daerah dan pembentukan daerah otonomi baru. Dua hal ini cukup berpotensi terjadinya suap,\" tegasnya. Selain itu, dia juga menduga ramainya pemain politik dan tokoh lokal mendaftar untuk jadi anggota DPD merupakan fenomena yang patut dicermati. Sebab, legitimasi calong anggota DPD yang terpilih akan ditentukan publik. Hanta justru curiga ramainya bursa calon anggota DPD karena banyak yang merasa tak terakomodasi oleh partai politik dalam merektur para caleg. \"Kalau latarbelakangnya seperti itu, DPD hanya akan menjadi lembaga negara untuk para pemburu penikmat fasilitas yang disediakan rakyat,\" tegasnya. (fas/jpnn)

Tags :

Kategori :

DPD Tambah Wewenang, Buka Peluang Menyimpang

Terkait

Terpopuler

105 Perwira Dimutasi, Ini Daftar Nama dan Jabatan Baru di Polda Bengkulu

Kapolda Bengkulu Bagikan Nasi Kotak di Rutan, Tanamkan Harapan bagi Tahanan

Pemkot Bengkulu Terapkan WFH Tiap Jumat, Wali Kota Ingatkan ASN Jangan Abaikan Pelayanan Publik

Sidang Korupsi Tambang, Beby Hussy Bantah Terlibat Soal Perizinan

HIV di Bengkulu Capai 1.235 Kasus, Dinkes Perluas Layanan Pengobatan

Terkini

Oknum Mahasiswa Terciduk Edarkan Sabu di Kawasan Sekolah, Polisi Amankan 40 Paket Sedotan Merah

Kapolda Bengkulu Bagikan Nasi Kotak di Rutan, Tanamkan Harapan bagi Tahanan

Sidang Korupsi Tambang, Beby Hussy Bantah Terlibat Soal Perizinan

Pastikan Sejalan dengan Visi Nasional, Pemkab Mukomuko Tunggu Juknis KemenPPPA Terkait Hari Anak 2026

Tak Ingin Kades Terjerat Masalah Hukum, DPMD Mukomuko Ingatkan Prosedur Tukar Guling Aset Desa