BENGKULUEKSPRESS.COM - DPRD Provinsi Bengkulu sudah mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2024, 7 November 2023 lalu di Gedung DPRD Provinsi Bengkulu.
Dalam rapat paripurna itu, APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2024 sudah disahkan oleh DPRD Provinsi Bengkulu. Dimana proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 3,05 triliun dan belanja daerah teranggarkan Rp 3,12 triliun. Namun hal ini masih terjadi defisit anggaran sebesar Rp 64 miliar.
Menyikapi angka defisit itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri SSos MKes mengatakan akan berkerja keras untuk menutupkan defisit anggaran sebesar Rp 64 miliar tersebut.
"Defisit ini sudah melalui perhitungan. Kita yakin bisa ditutupi," ujar Isnan, saat ditemui 17 November 2023 lalu.
BACA JUGA:Program Bioflok Terancam Tak Terealisasi, DPRD Provinsi Bengkulu Sarankan Pemprov Lakukan Ini
Lanjutnya, dalam menutupi defisit anggaran itu, Isnan mengakui estimasinya akan ditutupi melalui anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD TA 2023. Karena menjelang akhir tahun ini, dipastikan ada SILPA yang terjadi.
"Dua bulan kedepan, kita pasti ada SILPA. Bukan serapan kita tidak baik. Kadang-kadang akhir tahun, Kementerian Keuangan akan membagikan uang di kas negara ditransfer ke daerah. Itu jadi SILPA. Kalau tidak dibagikan ke daerah, kinerja keuangan pusat menjadi jelek," jelasnya.
Guna menutupi defisit itu, pemprov juga akan melakukan efisiensi kegiatan. Seperti kegiatan fisik yang sudah terlaksana, bisa dihemat keuangannya. Termasuk kegiatan yang tidak bisa diselesaikan.
"Tidak menutup diri, pasti ada. Dari tahun ke tahun itu, dengan berbagai masalah yang ada itu, pasti terjadi. Tapi tidak terlalu besar," beber Isnan.
Sementara itu, dalam memenuhi proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 3,05 triliun, Isnan mengakui optimisi bisa dipenuhi pada tahun 2024 mendatang. Meskipun 75 persen pendapatan daerah itu, berasal dari dana transfer pusat.
BACA JUGA:APBD Provinsi Bengkulu 2024 Alami Defisit Rp 65 Miliar, Ini Kata Dewan
Namun ada potensi yang bisa digenjot dengan tidak mengandalkan transfer dana pusat, seperti melalui sektor pertambangan. para calon investor yang bisa masuk ke Bengkulu dan pengelolaan pantai panjang Bengkulu.
Disisi lain, APBD 2024 yang telah disahkan itu, akan langsung diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi. Isnan menuturkan pengesahan APBD 2024 itu, terbilang cepat, karena berkaca pada tahun-tahun sebelumnya pengesahan barus dilakukan akhir bulan.
"Tapi untuk APBD tahun depan, disahkan pada awal tahun. Agar Januari tahun depan itu, sudah bisa direalisasikan kegiatannya. Banyak potensi retribusi yang bisa kita genjot. Nanti kita maksimalkan, dengan membentuk tim, untuk menggenjot retribusi daerah. Sektor-sektor seperti ini, baik yang baru, ataupun yang lama, bisa dimaksimalkan," pungkas Isnan.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Provinsi Bengkulu Tantawi Dali SSos MM mengungkapkan, pihaknya mendorong agar Pemprov Bengkulu dapat mengambil langkah-langkah konkrit dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena sampai dengan saat ini, pendapatan provinsi itu, masih sangat tergantung dengan transfer pusat.