Pemprov Bengkulu Kembali Raih WTP, Helmi-Mian Pertahankan Catatan Positif

BENGKULUEKSPRESS.COM – Pemerintah Provinsi Bengkulu kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2025, Pemprov Bengkulu kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Pencapaian tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2025 yang digelar, Kamis (18/6/2026).

Dalam penyampaiannya, Staf Ahli BPK RI Bidang Keuangan Negara/Daerah, Bernardus Dwita Pradana, menjelaskan bahwa opini WTP diberikan setelah BPK menyelesaikan proses pemeriksaan terhadap laporan keuangan daerah serta menilai tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan sesuai amanat undang-undang, Pemerintah Provinsi Bengkulu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Bernardus.

BACA JUGA:Hadapi Era Digital, Pemprov Bengkulu Tingkatkan Kapasitas Pengelola Medsos

BACA JUGA:Mahasiswa Bengkulu Belum Tunjukkan Sikap, Penggiat HAM Ingatkan Fungsi Kotrol Sosial

Opini WTP yang kembali diraih tersebut menjadi capaian kedua pada masa kepemimpinan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Bengkulu Mian sejak keduanya dilantik pada 20 Februari 2025.

 

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai aturan.

“Hasil LHP atas laporan keuangan menunjukkan opini WTP. Ini merupakan kali kedua selama Helmi–Mian memimpin Provinsi Bengkulu. Capaian ini tidak akan terwujud tanpa kerja keras dan kerja sama seluruh pihak,” kata Helmi.

Menurut Helmi, capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan itu, Helmi juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan secara profesional dan independen.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2025. Akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Dengan raihan terbaru tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu kini telah mengoleksi sembilan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Capaian ini menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah terus berada pada jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sumber: